KPK Lakukan Kajian Parpol Sejak 2012

Dheri Agriesta    •    Senin, 18 Sep 2017 16:33 WIB
kpk
KPK Lakukan Kajian Parpol Sejak 2012
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) didampingi Pengamat dari LIPI Syamsuddin Haris (kanan). Foto: Antara/Aprilio Akbar

Metrotvnews.com, Jakarta: Safari politik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dipastikan tidak berkaitan dengan sejumlah kasus yang sedang berkembang saat ini. Sebab, KPK sudah melakukan kajian partai politik sejak 2012.
 
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, KPK memiliki program politik yang cerdas dan berintegritas. Sejak 2012, kajian terkait partai politik telah dilakukan KPK.
 
"Dari 2012 KPK punya kajian tentang partai politik. 2014 kita bicara terkait pendanaan partai politik," kata Pahala saat membuka diskusi di DPP Parta Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Senin 18 September 2017.

Baca: KPK Kenalkan Politik Cerdas Berintegritas kepada Parpol 

Pada 2017, KPK mengambil cara yang sedikit berbeda. Di antaranya, menjalin kerja sama langsung dengan beberapa partai politik yang ada di Indonesia, seperti PDI Perjuangan, Demokrat, NasDem, PSI, PPP, Perindo, Partai Golkar.
 
Pahala mengatakan, hasil kajian partai politik tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah menaikkan dana partai politik. Kebijakan itu direalisasikan berdasarkan kajian yang dilakukan KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
 
KPK dan LIPI, kata Pahala, mengusulkan Rp1000 hingga Rp10 ribu per suara sah, tergantung kemandirian partai. Namun, kenaikkan dana parpol Rp1000 per suara saat ini merupakan awal yang baik.
 
"Ke depannya mungkin bisa dibahas lagi dengan 10 partai, konsepnya 50 ditanggung partai, 50 ditanggung pemerintah," ujar Pahala.
 
Pahala Nainggolan didampingi peneliti senior LIP Syamsuddin Harris memberikan sosialisasi di DPP Partai Golkar. Kedatangan mereka disambut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Baca: KPK Tawarkan Kader Parpol Terlatih ke NasDem 

Dalam sosialisasi tersebut hadir sejumlah elite partai berlambang beringin seperti, Bambang Soesatyo, Robert Kardinal, Yahya Zaini, Nurul Arifin, dan sejumlah perwakilan pengurus DPP Partai Golkar.
 
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Jawa II Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai tudingan terhadap kunjungan KPK tak relevan.
 
"Program ini kan sudah lama, sebelum pansus (angket KPK) dibentuk," kata Bambang.
 
KPK, kata Bambang, memberikan pemahaman tentang politik uang, dana partai politik, dan kaderisasi. "Beberapa daerah sudah mereka datangi untuk sosialisasi bagaimana pemilihan langsung pada pilkada, pileg, dan pilpres.Nanti tidak boleh ada lagi permainan politik uang," jelas Bambang.




(FZN)