2 Petinggi PSI Dilaporkan ke Bareskrim

Siti Yona Hukmana    •    Kamis, 17 May 2018 15:09 WIB
pemilu serentak 2019partai solidaritas indonesia
2 Petinggi PSI Dilaporkan ke Bareskrim
Ketua Bawaslu Abhan menunjukkan laporan terhadap 2 petinggi PSI. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen Candra Wiguna dilaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Bareskrim Polri. Kasus ini terkait dugaan kampanye di luar jadwal oleh PSI.

"Hari ini jam 09.30 WIB, kami sudah meneruskan temuan itu ke Bareskrim dan sudah diterima laporannya. Terusan dugaan tindak pidana tersebut nantinya ada di penyidik polisi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut," kata Ketua Bawaslu Abhan di Media Center Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Mei 2018.

Abhan mengatakan sikap ini adalah hasil dari pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung sudah satu suara dalam kasus ini. 

Dua petinggi PSI, kata Abhan, diduga melanggar ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Kami harap polisi menyelidiki tepat waktu dan proses berlanjut ke penuntutan dan pelimpahan ke persidangan di pengadilan," jelas Abhan.

Abhan menyebutkan, iklan PSI yang dimuat dalam Harian Jawa Pos edisi 23 April 2018 termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye. Ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca: Bawaslu Diminta Bertindak Tanpa Menunggu Laporan

Dalam peraturan tersebut menyatakan, definisi kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Citra diri peserta pemilu menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa dimaknai sebagai simbol atau lambang partai, nomor urut partai, warna dan lainnya.

Abhan merinci dugaan pelanggaran PSI dalam iklannya. Materi bermasalah pertama adalah tulisan "Ayo ikut berpartipasi memberi masukan! Kunjungi https://psi.id/jokowi2019. Kita tunggu pendapat dan voting anda semua".  

Masalah kedua adalah soal alternatif cawapres dan Kabinet Kerja Joko Widodo periode 2019-2024. Foto Presiden Joko Widodo, Lambang PSI, Nomor 11, calon wapres dengan 12 foto dan nama, serta 129 foto dan nama calon untuk jabatan-jabatan menteri dan/atau pejabat tinggi negara juga dianggap sebagai pelanggaran. 




(OGI)