Penolakan MK terkait Ambang Batas Presiden Sesuai Harapan

Whisnu Mardiansyah    •    Kamis, 11 Jan 2018 15:15 WIB
revisi uu pemilu
Penolakan MK terkait Ambang Batas Presiden Sesuai Harapan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto - Medcom.id/Dheri Agriesta.

Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terkait ambang batas presiden. Penolakan itu sudah sesuai perkiraan. 

"Presidential threshold (ambang batas presiden) 20 persen sudah diputus. Ya itu sesuai dengan yang diharapkan," kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018.

Airlangga menuturkan dengan ditolaknya gugatan uji materi UU pemilu ini partai-partai koalisi pendukung pemerintah semakin solid. Ia mengapresiasi keputusan MK membatalkan uji materi yang diajukan olah salah satu kader parpol itu.

"Ya tentunya sesuai dengan UU yang didorong oleh partai-partai. Dengan demikian tentu mengapresiasi. Ya Insyaallah makin kuat," ucap Airlangga.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu mengatur tentang ambang batas presiden (presidential threshold). 

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Januari 2018. 

(Baca juga: MK Putuskan Parpol Peserta Pemilu 2014 Harus Verifikasi Ulang)

Gugatan dengan nomor registrasi 53/PUU-XV/2017 diajukan oleh Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama. Partai Idaman juga menggugat pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) tentang verifikasi parpol. Hakim MK menolak permohonan terkait ambang batas presiden sebesar 20 persen. 

Dalam dalilnya Partai Idaman berpendapat pasal tersebut sudah kedaluwarsa karena menggunakan hasil Pemilu Legislatif 2014 sebagai ambang batas pada Pilpres 2019. Penggunaan ambang batas 20 persen juga dinilai melemahkan sistem presidensial. 

Namun, hakim MK menilai berbeda. Dalam pertimbangannya, hakim MK justru menilai ambang batas presiden memperkuat sistem presidensial.  

"Ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945," ujar hakim MK, Maria Farida Indrati saat membacakan putusan.  

 


(REN)

KPK Diminta tak Berhenti di Novanto

KPK Diminta tak Berhenti di Novanto

2 hours Ago

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Lang…

BERITA LAINNYA