Pemerintah Butuh Aturan Tegas untuk Ormas

Husen Miftahudin    •    Rabu, 11 Oct 2017 14:36 WIB
perppu pembubaran ormas
Pemerintah Butuh Aturan Tegas untuk Ormas
Anggota Komisi III Sarifuddin Sudding/MTVN/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Hanura mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) disahkan. Pemerintah butuh aturan keras untuk mengatur ormas di Indonesia.

"Kita memberikan dukungan penuh terhadap Perppu (Ormas) ini. Saya kira memang pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk itu," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.

Perppu Ormas diyakini mampu menjaga ketertiban. Menurut Sudding, kebebasan berkumpul dan berserikat butuh pembatasan sesuai Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"Kalau misalnya ada ormas-ormas yang memang tidak sejalan dengan, katakan lah tujuan bernegara, ideologi bernegara, ingin mengganti dasar negara kita, pemerintah harus tegas untuk itu," ucap dia.

Perppu Ormas, terang Sudding, memberi ruang bagi pemerintah mengantisipasi adanya kelompok yang ingin mengubas ideologi. Apalagi, perrpu diterbitkan atas kepentingan bangsa.

"Ini menyangkut masalah NKRI, kita harus jaga," ujar Sudding.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana meyakini semua fraksi pada akhirnya menyetujui Perppu Ormas termasuk Hanura, Golkar, NasDem, PKB, PPP, PDIP. Namun, beberapa fraksi masih mempertimbangkan mendukung atau menolak Perppu Ormas, terutama parpol di luar koalisi pemerintah.

"Saya kira pasti semuanya berpikir rasional karena ini kepentingan bangsa dan negara. Namun, persoalannya ialah menjelang pemilu, tentu ada kelompok atau orang yang cari panggung, maka ingin mencoba berseberangan dan menolak perppu," kata Dadang, Minggu 1 Oktober 2017.

Empat fraksi di DPR diketahui menolak Perppu Ormas. Di antaranya, Fraksi Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto memandang banyak pasal yang kontraproduktif terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat. Antara pasal satu dengan yang lain pun kurang nyambung.

"Banyak terjadi pro dan kontra. Enggak simetris antara pasal dengan pasal yang lain. Nah, itu yang mesti kita buka bersama," tuturnya.

Padahal, dia yakin UU 17/2013 sudah komprehensif mengatur ormas. Apabila ada pasal yang tak sesuai, pemerintah seharusnya hanya meminta revisi.

"Kalau dari awal pemerintah mengajukan revisi, mungkin sudah selesai," kata dia.


(OJE)