Pengamat: Menteri Susi tak Perlu Diganti

Whisnu Mardiansyah    •    Jumat, 14 Jul 2017 14:22 WIB
reshuffle kabinet
Pengamat: Menteri Susi tak Perlu Diganti
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti--Antara/Boyke LW

Metrotvnews.com, Jakarta: Isu reshuffle jilid III mencuat dalam beberapa hari belakangan. Salah satu nama yang ramai bakal di-reshuffle adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Nama Susi mencuat, dikabarkan karena kebijakan melarang penggunaan cantrang bagi nelayan. Peneliti dari Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan, demonstrasi nelayan yang mendesak Susi mundur imbas dari lambannya kinerja birokrasi KKP.

Baca: Presiden: Tak Ada Reshuffle Minggu Ini

Abdul Halim menduga demonstrasi yang timbul karena minimnya sosialisasi kepada nelayan. Padahal ada, surat edaran dari Menteri Susi yang berisi tenggang waktu kepada pelaku usaha perikanan di dalam negeri untuk peralihan proses alat tangkap dan sosialisasi dampak penggunaan alat tangkap cantrang.

"Sosialisasi kepada masyarakat dan yakin bahwa alat tersebut dirusak karena memberikan dampak yang sangat serius nantinya," kata Abdul Halim saat dihubungi Metrotvnews.com, Jumat 14 Juli 2017.

Kinerja birokrasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Susi ke depan, tanpa perlu menarik regulasi larangan penggunaan cantrang. Regulasi ini tepat untuk menyelamatkan dampak lingkungan. "Saya kira ini yang perlu diatasi tanpa perlu mengganti menterinya," ucap Abdul Halim.

Pasca-regulasi ini, tugas besar Susi ialah dampak sosial dan ekonominya. Jika masalah ini tak mampu diselesaikan dikhawatirkan akan menghambat target 9 juta ton hasil tangkap ikan nasional.

"Jika dianggap tidak sanggup atau menyelesaikan dampak, ekonomi, sosial yang timbul maka tidak ada alasan bagi Presiden tidak mengabulkan permintaan Masyarakat," jelasnya.


(YDH)