RUU Anti-Terorisme Harus Fokus Pada Penegakkan Hukum

Putri Anisa Yuliani    •    Senin, 14 Aug 2017 08:40 WIB
revisi uu terorisme
RUU Anti-Terorisme Harus Fokus Pada Penegakkan Hukum
Ilustrasi--Metrotvnews.com/Mohammad Rizal

Metrotvnews.com, Jakarta: Revisi Undang-undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebaiknya fokus pada unsur penegakkan hukum. Sehingga DPR dapat segera merampungkan pembahasan RUU Anti-Terorisme.

"Sebaiknya untuk revisi ini ya pemerintah maupun DPR fokus saja pada unsur penegakkan hukumnya dan tidak melebar kemana-mana,” kata pengamat militer, Al Araf saat dihubungi Media Indonesia, Minggu 13 Agustus 2017.

Hingga saat ini proses revisi berjalan lambat. Hal itu disinyalir oleh pengamat militer Al Araf disebabkan karena DPR RI tak fokus dalam melakukan revisi.

Baca: Pansus RUU Terorisme Rampungkan 90 dari 112 DIM

Menurutnya, DPR dan juga pemerintah terlalu bernafsu ingin memasukkan segala unsur ke dalam UU tersebut. Sehingga pembahasan pun jadi alot karena melibatkan banyak pihak.

“Kesannya ingin membuat payung hukum yang bersifat umbrella act atau payung hukum untuk semua jenis tindakan. Padahal harusnya tidak demikian karena membuat pembahasan jadi melebar kemana-mana,” ujarnya.

Dalam unsur penegakkan hukum ini, pemerintah dan DPR juga diminta tidak melibatkan poin mengenai perlindungan korban-korban tindak pidana terorisme yang belum ada di dalam UU lama. Sebab, selama ini korban tindak pidana terorisme masih kurang mendapat perhatian maksimal dari pemerintah.

“Pada kasus-kasus tertentu mereka membutuhkan kepastian dan jaminan hukum yang hingga saat ini belum bisa didapat karena aturan hukumnya tidak ada,” ungkapnya.

Baca: BNPT Tawarkan 3 Poin untuk RUU Antiterorisme

Selain itu, RUU Anti-terorisme ini juga diharapkan bisa membawa kemajuan dalam hal preventif. Sebab, perkembangan terror kelompok radikal makin dinamis yang membuat pemerintah pun tidak boleh ketinggalan langkah dari para pelaku.

“Semisal saat ini ada yang kita sebut foreign fighters atau WNI yang keluar negeri ke Suriah untuk katakanlah ikut berjihad bersama ISIS tapi kembali kesini untuk berjihad disini. Mereka cukup berbahaya dan harus diantisipasi dengan cepat,” tukasnya.

Agar bisa mempercepat pembahasan ini, menurut Al Araf, pemerintah tidak perlu memasukkan segala unsur ke dalam RUU ini. Ia menyebut, pemerintah bisa menggunakan produk hukum yang ada untuk bisa melakukan penegakkan hukum yang melibatkan banyak instansi.

Semisal untuk pelibatan TNI, Al Araf melihat hal tersebut sudah bisa dilakukan dengan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI. Untuk pelibatan pihak imigrasi dalam pencegahan terduga pelaku keluar masuk ke Indonesia bisa menggunakan UU no 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Selain itu bisa juga dengan UU Bea dan Cukai untuk mencegah peredaran senjata. Jadi sebetulnya revisinya tidak perlu memasukkan seluruh unsur,” ujarnya.


(YDH)

Kematian Saksi Kunci KTP-el (3)

Kematian Saksi Kunci KTP-el (3)

3 hours Ago

Sebuah perusahaan asal Amerika Serikat ikut menyediakan teknologi perekaman KTP-el. Terselip na…

BERITA LAINNYA