Presiden Bakal Sanksi Daerah Rendah Serapan APBD

christian dior simbolon    •    Senin, 14 Aug 2017 07:02 WIB
otonomi daerah
Presiden Bakal Sanksi Daerah Rendah Serapan APBD
Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Ratusan triliun rupiah dana milik pemerintah daerah yang mengendap di perbankan membuat Presiden Joko Widodo prihatin. Orang nomor satu Indonesia pun segera menjatuhkan sanksi tegas kepada para kepala daerah yang memang terbukti rendah dalam menyerap APBD tersebut.
 
"Sampai hari ini, saya melihat masih ada sekitar Rp220 triliun di rekening-rekening BPD ataupun di bank lain. Ada sanksi. Nanti akan kami siapkan," kata Jokowi seusai menyerahkan kartu Indonesia pintar di SMPN 7 Jember, Jawa Timur, Minggu 13 Agustus 2017.
 
Kepala Negara menekankan rakyat sangat menanti-nantikan realisasi dana sebesar itu melalui belanja pemerintah di setiap daerah.
 
"Kalau uang sebesar itu bisa beredar di pasar, bisa beredar di daerah, itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah," ujar Jokowi.
 
Berdasarkan catatan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, posisi simpanan pemerintah daerah di perbankan hingga akhir Juni 2017 mencapai Rp222,6 triliun.
 
Simpanan itu terdiri atas giro Rp140,7 triliun atau 63,2%, deposito Rp76,6 triliun atau 34,4%, dan tabungan Rp5,3 triliun atau 2,4%.
 
"Jumlahnya lebih tinggi Rp7,9 triliun dari posisi simpanan pemerintah daerah di perbankan pada periode sama tahun lalu, yaitu Rp214,7 triliun," ungkap Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo.
 
Dalih daerah
 
Dalam menanggapi keprihatinan Presiden, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah secepatnya melelang proyek sehingga anggaran tidak menumpuk di penghujung tahun.
 
"Kami terus memonitor daerah yang menyimpan uangnya di bank. Ada pemda berdalih penyerapan sudah optimal, tetapi pihak ketiga belum mengambil uangnya sehingga mengendap di bank," tandas Tjahjo.
 
Sekda Kabupaten Biak, Papua, Markus Mansnembra, mengakui lambannya penyerapan anggaran pekerjaan fisik karena ada perubahan regulasi secara nasional.
 
"Kami yang telah melakukan persiapan tender harus menyesuaikan dengan kebijakan baru itu. Pada APBD 2017, alokasi belanja tidak langsung Pemkab Biak sebesar Rp736 miliar dan belanja langsung Rp695 miliar," kata Markus.
 
Hingga akhir Juni 2017, menurut Ditjen Perimbangan Keuangan, ada lima provinsi memiliki simpanan terbesar di perbankan, yaitu DKI Jakarta Rp19,09 triliun, Jawa Barat Rp7,94 triliun, Jawa Timur Rp5,08 triliun, Jawa Tengah Rp4,81 triliun, dan Papua Rp4,02 triliun.
 
Sementara itu, lima kabupaten yang memiliki simpanan terbesar di perbankan hingga akhir Juni 2017 ialah Kabupaten Badung, Bali, Rp1,73 triliun, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rp1,56 triliun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Rp1,44 triliun, Kabupaten Nias, Sumatra Utara, Rp1,38 triliun, dan Kabupaten Tangerang, Banten, Rp1,37 triliun.
 
Pada April tahun lalu, Kemenkeu telah memberikan sanksi kepada daerah yang rendah dalam penyerapan anggaran. Sanksinya berupa konversi dana dari tunai menjadi surat utang negara. Sejak tahun lalu pula pemerintah pusat mentransfer dana secara nontunai bila kinerja daerah mendapat penilaian buruk.


(SUR)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

3 hours Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA