Presidential Threshold 20 Persen Disebut tak Masuk Akal

K. Yudha Wirakusuma    •    Selasa, 20 Jun 2017 12:57 WIB
revisi uu pemilu
Presidential Threshold 20 Persen Disebut tak Masuk Akal
Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin--MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Usulan presidential threshold (PT) 20 persen dinilai tak masuk akal. Berkembang dugaan, PT 20 persen buat menjegal calon presiden dari partai kecil.

"Mengebiri capres partai pesaing," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin kepada Metrotvnews.com, Selasa 20 Juni 2017.

Didi mengatakan, sulit dimengerti kalau ada partai yang memaksakan PT 20 persen pada Pilpres 2019. Ironisnya, tambah dia, Presiden Jokowi justru mendukung PT 20 persen.

Baca: Ini Alasan Pemerintah Usulkan PT 20% dan 25%

Dia menduga, jangan-jangan incumbent Presiden takut bertarung. "Padahal, para pendukungnya selalu klaim Presiden sukses dalam membangun negeri. Tentu ironis jika lalu terkesan takut dengan hadirnya capres-capres baru yang kelak jadi pesaingnya," paparnya.

Mencermati putusan Mahkamah Konstitusi, konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pada Pemilu 2019, Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak. Otomatis ambang batas pencalonan presiden hilang atau 0%.

"Oleh karenanya kalau tetap dipaksakan PT maka melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Bukankah kita warga negara yang taat hukum? Bagaimana kalau kemudian pemerintah tidak taat pada putusan MK?" ucapnya

Lebih dari itu dukungan sebesar 20 persen dari partai yang memiliki kursi di DPR berdasarkan suara pemilu legislatif 2014 tidak relevan. Selain itu tidak ada rasionalitasnya untuk digunakan kedua kali hasil Pileg 2014 dalam Pilpres berikutnya di tahun 2019.

"Sudah pasti dalam setiap lima tahun, peta kekuatan politik sudah berubah," imbuhnya.

Hanya ada tiga partai yang menolak tak adanya ambang batas (PT 0 persen) pencapresan yaitu Partai Golkar, PDI-P, dan Partai Nasdem. Ketiga partai ini menghendaki presidential threshold sama seperti pemilu sebelumnya, yakni 20-25 persen.

"Presiden harus jadi pengayom bagi semua kepentingan. Oleh karenanya Proses Demokrasi tidak boleh mundur selangkahpun," pungkasnya.


(YDH)

Sikap Setnov di Persidangan akan Menambah Berat Hukuman

Sikap Setnov di Persidangan akan Menambah Berat Hukuman

8 minutes Ago

Sikap Setya Novanto yang memilih diam tidak menjawab Hakim di dalam sidang akan menjadi poin ya…

BERITA LAINNYA