Presiden Jokowi Bakal Menindaklanjuti Temuan BPK

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 17 Apr 2017 13:22 WIB
bpk
Presiden Jokowi Bakal Menindaklanjuti Temuan BPK
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo memastikan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. BPK menemukan 5.810 kasus yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Seminar (IHPS) II Tahun 2016.

"Presiden menginginkan pemerintahan ini secara transparan, kredibel. Kalau ada permasalahan segera diselesaikan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin 17 April 2017.

Pramono mengatakan, Presiden akan memerintahkan menteri terkait menindaklanjuti laporan BPK. Sehingga, dalam waktu dekat, kementerian atau lembaga yang meraih laporan keuangan wajar tanpa pengecualian bisa terus meningkat.

Ia mencontohkan WTP untuk pemerintahan daerah. Tahun lalu hanya mencapai 46 atau 47 persen, namun sekarang naik menjadi 58 persen.

"Tetapi Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan, termasuk kementerian lembaga. Dengan demikian transparansi itu menjadi kata kunci perbaikan pemerintahan," kata dia.

Ketua BPK, Harry Azhar mengatakan, ada temuan yang bakal diungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Seminar II Tahun 2016 dari hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya.

"Secara umum BPK mengungkap 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan SPI dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun," kata Harry dalan keterangannya, Jakarta, Senin 17 April 2017.

IHPS II ini merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2016. LHP itu meliputi 81 LHP atau 13 persen pada pemerintah pusat, 489 LHP atau 81 persen pemerintah daerah dan BUMD, serta 34 LHP atau 6 persen BUMN dan badan lainnya.

Berdasarkan jenis pemeriksaan, LHP terdiri sembilan LHP atau satu persen keuangan, 316 LHP atau 53 persen kinerja, dan 279 LHP atau 46 persen dengan tujuan tertentu (PDTT).


(MBM)