DKPP Sidangkan Pelanggaran Etik Anggota KPU dan Bawaslu

Siti Yona Hukmana    •    Rabu, 14 Mar 2018 12:19 WIB
pilpres 2019
DKPP Sidangkan Pelanggaran Etik Anggota KPU dan Bawaslu
Sidang DKPP - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota KPU dan Bawaslu. Pengaduan ini diajukan oleh Partai Rakyat, Partai Idaman, dan Partai Republik.

"Sidang untuk pemeriksa pengaduan dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Ketua DKPP sekaligus Ketua Majelis Pemeriksa Harjono di Gedung Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Maret 2018.

Harjono didampingi anggota DKPP sekaligus anggota Majelis Pemeriksa: Alfitra Salam, Ida Budhiati, Muhammad, dan Teguh Prasetyo. 

Dalam persidangan, pengadu dihadiri kuasa hukum Partai Rakyat Heriyanto, kuasa hukum Partai Idaman Alamsyah, Sekjen Partai Idaman Ramdhansyah, dan Sekjen Partai Republik Warsono. 

Sedangkan pihak teradu yang hadir dari KPU antara lain Ketua KPU Arief Budiman, anggota KPU Evi Novida Ginting Manik, Hasyim Asyari, dan Ilham Saputra. Pihak teradu dari Bawaslu yang hadir meliputi Ketua Bawaslu Abhan, anggota Bawaslu Rahmat Bagja, Fritz Edward Siregar, dan Ratna Dewi Pettalolo.

Kuasa Hukum Partai Idaman Alamsyah mengungkapkan pengaduan ini diajukan lantaran partainya keberatan dengan  keputusan KPU yang menetapkan tujuh partai politik tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi. Sehingga Partai Iaman tak dapat dilakukan verifikasi faktual dan dinyatakan TMS sebagai peserta pemilu. 

"Tujuh parpol itu salah satunya adalah Partai Idaman. Kami persoalkan di sini karena dalam perundang-undangan pemilu, dasar menerbitkan peraturan ini PKPU Nomor 6 Tahun 2018," kata Alamsyah. 

Menurutnya, di dalam PKPU tersebut KPU bisa menyatakan partai politik tidak lolos verifikasi faktual, bukan tidak lolos administrasi. 

"Jadi KPU meneliti administrasi itu TMS, sehingga dia tidak memverifikasi faktual sebagai partai calon peserta pemilu. Ini pengakuan dari KPU sendiri, padahal partai ini sudah mendaftarkan . Jadi harus diingat, di PKPU Nomor 6 itu KPU wajib memverifikasi faktual kepada peserta pemilu," tambah dia.

Ketua KPU Arief Budiman memaparkan tahapan peserta pemilu terdiri dari proses pendaftaran, penelitian, hingga penetapan. Dalam proses penelitian, kata dia, ada dua tahap yaitu penelitian administrasi dan verifikasi faktual. 

"Jika partai tidak lolos penelitian administrasi, maka tidak dilakukan verifikasi faktual. Itu prosesnya," papar Arief.

Alamsyah masih tak puas. Dia bilang, merujuk pada PKPU Nomor 6 Tahun 2018, KPU wajib  meverifikasi faktual partai politik. Maka itu, Alamsyah dan partainya menuntut agar DKPP menyatakan KPU melakukan pelanggaran kode etik. 

Mereka juga menuntut supaya DKPP menyatakan kepada KPU untuk melakukan verifikasi faktual kepada Partai Idaman.

Sementara itu, Kuasa Hukum Partai Rakyat Heriyanto meminta DKPP memberhentikan Ketua KPU dan anggota KPU. Mereka juga meminta KPU memverifikasi ulang Partai Rakyat.  

"Memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual ulang dan meloloskan menjadi peserta Pemilu 2019," tukas dia. 




(REN)