Saatnya Mengevaluasi PAN

christian dior simbolon    •    Rabu, 25 Oct 2017 06:17 WIB
reshuffle kabinet perppu ormas
Saatnya Mengevaluasi PAN
Yunarto Wijaya. Foto: MI/Galih Pradipta

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan keberadaan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan perlu dievaluasi serius. Pasalnya, bukan hanya berbeda sikap dalam berbagai kebijakan, kader dan petinggi PAN juga kerap melontarkan pernyataan bernada sumbang dengan menyerang pemerintahan dan personal Jokowi.

"Misalnya sikap (Ketua Majelis Kehormatan PAN) Amien Rais yang kritik keras Jokowi. Bahkan cenderung personal. Lalu, (anggota DPR dari PAN) Yandri (Susanto) yang bilang akan usung Anies (Baswedan) sebagai capres. Tidak ada alasan kuat bagi Presiden Jokowi untuk mempertahankan PAN," ujar Yunarto, kemarin.

PAN kembali berbeda sikap dengan pemerintah terkait Perppu Ormas. Dalam rapat paripurna DPR yang digelar kemarin), PAN menjadi satu-satunya parpol pendukung pemerintahan yang menolak mengesahkan Perppu Ormas menjadi undang-undang.

Menurut Yunarto, sikap PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika didiamkan, keberadaan PAN di koalisi bisa mengganggu kinerja pemerintahan ke depan.

"Perlu ada sikap terhadap PAN. Apakah mekanismenya teguran keras atau bahkan lewat reshuffle. Yang jelas tidak bisa didiamkan begitu saja," tandasnya.

Anggota DPR Fraksi Hanura Dossy Iskandar menambahkan wajar bila ada perbedaan sikap dan pandangan fraksi di dalam parlemen. Namun, itu akan menjadi pertanyaan bila fraksi yang merupakan perpanjangan partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah berbeda sikap.

"Partai yang tergabung di pemerintahan seharusnya sejalan dan mendukung putusan presiden karena presiden sudah mengakomodasi apa yang menjadi hak politik dari partai pendukung yang bersangkutan. Karena keputusan yang diambil presiden untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan perorangan, idealnya (keputusan tersebut) harus didukung (partai koalisi).''

Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G. Plate menyerahkan sikap mbalelo PAN kepada Presiden, apakah masih layak di pemerintahan atau tidak.

''Namun tentu kami harapkan bahwa sebagai anggota koalisi pemerintah seharusnya sikap politik (PAN) berjalan searah," terangnya.

Anggota DPR Fraksi PKB Abdul Kadir Karding pun menyerahkan evaluasi PAN kepada Presiden. Akan tetapi, idealnya partai koalisi yang mendukung pemerintahan sejalan dengan sikap dan pandangan pemerintah.

"Tapi ini alam demokrasi. Mereka (PAN) mungkin punya pandangan, menurut mereka itu prinsip. Itu mungkin pilihan politik masing-masing," ucapnya.

Silakan dinilai

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan bahwa perbedaan sikap yang diambil PAN dalam mengambil suatu keputusan memiliki alasan yang bisa diterima dengan akal sehat.

Menurutnya, pihaknya tidak serta merta membabi buta menolak sesuatu.

"Terhadap beberapa kali kami berbeda pendapat dengan pemerintah, walaupun kami masuk dalam koalisi, saya kira ini sikap resmi kami. Bukan orang per orang. Terhadap posisi kami di pemerintah, silakan Pak Jokowi yang menilai," katanya.

Yandri mengatakan kalaupun ada evaluasi terhadap PAN, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

"Ini bukan soal siap enggak siap, yang punya hak prerogatif ialah presiden. Siapa pun menterinya baik parpol maupun nonparpol ketika hari ini dilantik, kapan pun dia harus siap di-reshuffle," tuturnya.




(UWA)

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

4 hours Ago

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Setya Novanto menjadi pintu masuk Kom…

BERITA LAINNYA