Kalla tak Masalah Menteri Aktif di Parpol

Dheri Agriesta    •    Selasa, 30 Jan 2018 16:36 WIB
kabinet jokowi-jk
Kalla tak Masalah Menteri Aktif di Parpol
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: MTVN/Dheri

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tak masalah jika menteri aktif di partai. Sebab, tidak semua masalah yang menjadi kewenangan kementerian dikerjakan menteri.
 
Kalla sadar konsekuensi yang ditimbulkan, waktu yang dimiliki menteri akan berkurang jika kembali ke parpol. Tapi, ia menjamin kinerja menteri akan terjaga.
 
"Karena yang bekerja kan banyak dirjen-dirjen, bukan hanya menterinya saja, tapi dia memimpin (kementerian) itu," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2018.
 
Menurut Kalla hal lumrah jika menteri yang berasal dari partai politik kembali membantu partai. Beberapa, bisa saja ikut bertarung dalam pemilihan legislatif (pileg) tahun depan.
 
"Malah ada yang kembali mencalonkan diri (sebagai) anggota DPR, takut nanti berhenti dari kabinet nganggur," kata Kalla.

Baca: PDIP tak Mempermasalahkan Menteri Rangkap Jabatan

Beberapa menteri diketahui masih menyandang jabatan di partai politik. Seperti Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai Ketua DPP bidang Kelembagaan Partai Golkar.
 
Presiden Jokowi pernah meminta para menteri yang dilantik meninggalkan posisi di partai politik. Alhasil, sejumlah menteri pun berstatus non-aktif dari partai mereka.
 
Beberapa di antaranya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto dari Partai Hanura; Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dari PDI Perjuangan.
 
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
 
Selain itu juga ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Jaksa Agung M Prasetyo dari Partai NasDem.




(FZN)