Presiden Diminta Bijak Sikapi RKUHP

Golda Eksa    •    Minggu, 11 Mar 2018 10:31 WIB
ruu kuhp
Presiden Diminta Bijak Sikapi RKUHP
Ilustrasi penolakan RKUHP. Foto: MI/Muhamad Irfan

Jakarta: Desakan agar pembuat undang-undang meninjau ulang rencana pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kian menguat. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, kemarin, menuntut Presiden Joko Widodo bersikap bijak.

RKUHP mengundang penolakan karena sejumlah pasal dianggap sebagai langkah mundur. Soal pasal penghinaan terhadap presiden, misalnya, dianggap akan membungkam kritik dari publik. Begitu pula, soal pasal-pasal soal korupsi dikhawatirkan akan menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berwenang menindak kasus korupsi lagi. Apalagi, pidana denda di RKUHP dalam kasus korupsi lebih rendah daripada UU Tipikor.

Dalam aksi di depan Istana Negara, kemarin, massa yang terdiri atas perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa meminta Presiden untuk menempuh langkah terbaik, yakni menyusun bersama-sama dengan tiap lapisan lintas ilmu serta lintas sektor pemerintahan agar memperoleh RKUHP yang bermanfaat.

"Presiden juga perlu memikirkan kembali secara bijaksana, baik dampak dari berbagai sektor dan efek kriminalisasi yang akan memberangus kebebasan masyarakat yang seharusnya," ujar aktivis LBH Masyarakat, Nayla Rizki Zakia.

Baca: Arsul Sebut DPR tak Bisa Hapus Pasal di RKUHP

Menurut dia, sikap tergesa-gesa yang notabene didasarkan pada kekhawatiran membengkaknya ongkos politik jika RKUHP gagal disahkan merupakan sebuah kekeliruan. Padahal, ongkos politik justru berlipat ganda apabila pemerintah dan DPR mengesahkan RKUHP tanpa mempertimbangkan sejumlah risiko yang timbul.

Risiko itu antara lain beban anggaran negara, khususnya pada anggaran makan warga binaan di lembaga pemasyarakatan di Tanah Air. RKUHP juga berpotensi menurunkan semangat investasi ekonomi, terutama di bidang industri pariwisata dan perhotelan.

Nasib RKUHP pun dapat berujung seperti UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Artinya, jika RKUHP disahkan, Presiden dan pemerintahannya seolah menyatakan secara terbuka untuk tidak menerima kritik dari masyarakat.

Baca: Jokowi Panggil Tim Perumus RUU KUHP

"Selain itu, poin-poin yang menjadi perhatian kami ialah isu yang bertentangan dengan program kesehatan publik, seperti kriminalisasi, zina, kumpul kebo, dan alat kontrasepsi. Hal ini malah akan meningkatkan prevalensi kasus HIV dan infeksi menular seksual," tandas Nayla.

Harus berkualitas

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai percepatan pembahasan RKUHP dengan pertimbangan jelang pemilu sedianya disampingkan. Tujuannya, untuk memastikan substansi yang lebih berkualitas, termasuk menghindari beban berat yang bakal menimpa pemerintah.

Menurut dia, Presiden Jokowi perlu menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menghentikan pembahasan RKUHP. Selanjutnya, Presiden harus mengevaluasi sejumlah materi RKUHP dengan mendengarkan pendapat dari banyak pihak.

Baca: Dewan Pers Mencurigai Ada Pasal Siluman di RKUHP

Miko berharap Presiden secara cermat dan serius segera mengambil sikap terhadap pembahasan RKUHP dengan basis perlindungan terhadap hak masyarakat. Pembaruan terhadap KUHP, menurut dia, memang sangat penting.

Namun, revisi KUHP harus mengarah pada pengaturan yang berkualitas. Bukan malah berupaya terlalu masuk ke ranah privat yang bertentangan dengan HAM, serta memberikan porsi besar kepada pemerintah untuk mengontrol perilaku masyarakat. Sebut saja pasal soal zina dan kumpul kebo. (Media Indonesia)


(DMR)

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

2 weeks Ago

Jakarta: KPK menahan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari, Senin, 1 April 2019. Markus me…

BERITA LAINNYA