Koopssusgab Fokus pada Penindakan

Koopssusgab Fokus pada Penindakan
Anggota Pansus RUU Antiterorisme, Bobby Adhityo Rizaldi. Foto: Medcom.id/Damar.

Jakarta: Pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) oleh Presiden Joko Widodo diyakini tidak akan mencampuri wewenang Polri dalam upaya pemberantasan terorisme. Koopssusgab hanya bergerak dalam penindakan.
 
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Bobby Rizaldi menilai pembentukan Koopssusgab akan mengefektifkan tugas kepolisian dalam upaya pemberantasan terorisme di level penindakan.
 
"Itu di level penindakan sangat sinergi (dengan Densus 88)," kata Bobby kepada Medcom.id, Senin, 21 Mei 2018.
 
Bobby yakin pembentukan Koopsusgab tidak banyak mencampuri tugas dan wewenang Polri dalam pemberantasan terorisme. Satuan ini hanya ditugaskan di level penindakan.

Baca: UU TNI Dinilai jadi Payung Hukum Koopssusgab

Penindakan sendiri dalam rangkaian pemberantasan terorisme hanya 10 persen. Sementara, sisanya masuk ke ranah penegakan hukum yang menjadi wewenang Polri.
 
"Ada intelejen, kontra radikal, deradikalisasi, monitoring suspect itu semua kan dalam UU pidana ranahnya penegakan hukum," jelasnya.
 
Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pelibatan militer hanya bersifat perbantuan. Berbeda halnya ketika eskalasi aksi teror meningkat dan berubah menjadi aksi separatis dan pemberontakan.
 
"Itu bukan perbantuan lagi, itu tugasnya TNI bukan lagi operasi militer selain perang (OMSP). Oleh karenanya teknis itu diatur didalam Perpres," pungkasnya.
 
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purna) Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo merestui pembentukan ‎kembali Koopssusgab TNI. Pasukan elite ini akan bertugas memberantas terorisme.
 
"Sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.
 
Koopssusgab berisikan pasukan terbaik dari setiap matra di TNI, yakni pasukan khusus terbaik dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.




(FZN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA