Fadli Sebut Gus Yahya Rusak Reputasi Politik Indonesia

Whisnu Mardiansyah    •    Rabu, 13 Jun 2018 15:51 WIB
palestina israel
Fadli Sebut Gus Yahya Rusak Reputasi Politik Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon - Medcom.id/Gervin Nathaniel Purba.

Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai kehadiran Yahya Cholil Staquf dalam acara konferensi tahunan Forum Global AJC (Komite Yahudi Amerika) di Yerusalem mencederai politik luar negeri Indonesia. Sikap Yahya tak sejalan dengan pemerintah yang berjuang terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. 

“Kunjungan Wantimpres Yahya Staquf ke Israel, selain mencederai reputasi politik luar Indonesia di mata internasional, juga melukai rakyat Palestina. Selain itu, bisa melanggar konstitusi dan UU No 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Juni 2018. 

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, kunjungan Gus Yahya, sapaan karib Yahya, kontraproduktif dengan sikap politik luar negeri Indonesia. Sejak 1947 Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. 

Dalam konstitusi UUD 1945 tertulis tegas negara menolak segala bentuk penjajahan. Israel, kata dia, jelas dalam serangakaian resolusi yang dikeluarkan PBB banyak melanggar HAM di Palestina. 

Berdasarkan catatan statistik otoritas Palestina, sejak tahun 2000 hingga Februari 2017, sebanyak 2.069 anak Palestina tewas akibat serangan Israel. “Sehingga, kunjungan anggota Wantimpres Yahya Staquf ke Israel, selain bertentangan dengan konstitusi, rentan ditafsirkan sebagai simbol pengakuan pejabat negara Indonesia secara de facto atas keberadaan Israel. Ini sangat berbahaya dan memprihatinkan," tandas dia. 

(Baca juga: Kemenlu Palestina Kecam Kunjungan Gus Yahya ke Israel)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, kunjungan Gus Yahya juga kontraproduktif bagi agenda diplomasi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina. Adapun, dalih atas nama pribadi memenuhi undangan Pemerintah Israel, kata Fadli, tidak dapat diterima. 

Mengingat, jabatannya adalah seorang pejabat negeri setingkat menteri. Suka atau tidak jabatan itu tetap melekat kemanapun ia berpergian. 

"Artinya, sebagai pejabat negara sikap politik luar negerinya, harus tunduk pada konstitusi dan UU No 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Tak boleh keluar dari koridor tersebut," tandas Fadli. 

Kunjungan Gus Yahya juga dinilai tidak menunjukkan sensitivitas terhadap penderitaan Palestina terutama di Gaza yang gencar melakukan aksi protes menentang pemerintahan zionis Israel. Apalagi, lanjut dia, dalam pembicaraan di Forum Global AJC, tak ada pernyataan Gus Yahya yang menyiratkan dukungan terhadap Palestina. 

"Karena itu, sangat penting bagi pihak pemerintah untuk memberikan klarifikasi sekaligus teguran terhadap kunjungan anggota Wantimpres Staquf, yang menyandang status sebagai pejabat negara," pungkas dia. 

(Baca juga: Kunjungan Gus Yahya ke Israel Bukan Tugas Negara)




(REN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA