Ampres RUU Pemilu Belum Keluar, Kemendagri: Ada Sedikit Perbaikan

Nur Aivanni    •    Selasa, 18 Oct 2016 10:30 WIB
revisi uu pemilu
Ampres RUU Pemilu Belum Keluar, Kemendagri: Ada Sedikit Perbaikan
Peneliti PERLUDEM Titi Anggraini menyampaikan paparan saat berlangsungnya diskusi publik di kantor YLBHI , Jakarta, Sabtu, (23/4/2016). Foto: MI/Atet Dwi Pramadia

Metrotvnews.com, Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Presiden Joko Widodo belum mantan dengan pilihan sikap yaang tertuang dalam draf RUU Pemilu yang disusun pemerintah. Sehingga Presiden Jokowi belum mengeluarkan amanat presiden (Ampres) RUU Pemilu.

Namun Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan, draf RUU Pemilu sudah ada di meja Presiden Jokowi. Soedarmo mengatakan, penyerahan draf RUU Pemilu ke DPR tinggal menunggu Presiden.

Soedarmo juga menegaskan tidak ada kendala yang menyebabkan ampres lamban dikeluarkan. Ia menjelaskan hanya ada sedikit perbaikan atau penyempurnaan terkait dengan masalah format terhadap draf RUU Pemilu. "Masalah format," jawabnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menduga belum keluarnya surat presiden untuk membahas draf Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) disebabkan Presiden Joko Widodo masih belum mantap dengan pilihan sikap yang tertuang dalam draf RUU Pemilu yang disusun pemerintah.

"Dugaan saya, Presiden belum mantap dengan pilihan sikap atau pilihan kebijakan yang ada di dalam draf. Presiden ingin memastikan betul bahwa draf RUU Pemilu ini baik dan tidak mundur ke belakang. Apalagi kalau sampai kontroversial dan tidak sejalan dengan visi-misi dan program Presiden saat berkampanye dulu," terangnya saat dihubungi Media Indonesia, Senin 18 Oktober 2016.

(Baca juga: Belum Keluarkan Ampres RUU Pemilu, Presiden Dinilai Ragu)

Alasan lain lambannya surpres draf RUU Pemilu, lanjut Titi, lantaran komitmen Jokowi yang menginginkan RUU Pemilu tersebut dapat berlaku untuk jangka panjang. "Tentu kalau sampai isinya tidak sesuai dan potensial bongkar pasang oleh MK, akan tidak sejalan dengan harapan Presiden tersebut," tambahnya.

Terlepas dari itu, Titi mengingatkan bahwa saat ini pembentuk UU dihadapkan pada sempitnya waktu pembahasan. Menurutnya, semakin lama Jokowi bersikap dan mengambil keputusan semakin sedikit pula waktu yang dimiliki untuk membahas draf RUU Pemilu. "Itu juga menjadi pembelajaran bahwa mestinya sejak awal Presiden harus mengambil sikap berkaitan dengan isu-isu strategis sehingga tidak gamang di saat-saat terakhir," cetusnya.

(Baca juga: DPR Tunggu Pemerintah Serahkan Draf RUU Pemilu)

Karena itu, ia menekankan saat ini sikap tegas Jokowi tengah dinanti. Jika Jokowi tidak segera bersikap, pembahasan RUU Pemilu akan semakin molor. "Dampaknya ke pembahasan, keterlambatan pengesahan, dan juga keterbatasan waktu KPU mempersiapkan peraturan pelaksanaan yang akibatnya pada terancamnya kualitas penyelenggaraan tahapan Pemilu 2019," kata dia.

Setidaknya ada 13 isu krusial dalam draf RUU Pemilu tersebut. Di antaranya, sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, tahapan pemilu, persyaratan parpol peserta pemilu, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, penataan daerah pemilihan, dan alokasi kursi terkait dengan daerah otonom baru.

 


(MBM)