Amandemen UUD 1945 Baiknya Dilakukan Komisi Independen

Renatha Swasty    •    Selasa, 06 Nov 2018 15:39 WIB
mpr
Amandemen UUD 1945 Baiknya Dilakukan Komisi Independen
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD - Medcom.id/Widjokongko,

Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah menimbang untuk melakukan amandemen Undang-undang Dasar 1945. Wacana ini menimbulkan beragam pendapat. 

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai perubahasan UU Dasar dibolehkan baik berdasar filsafat konstitusi maupun aturan. Tapi, baiknya, kata dia, sebelum perubahan UUD 1945, diubah lebih dulu Pasal 37 dalam UUD 1945. 

Pasal itu menyebut: 

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

"Saya usul kalau Indonesia mau mengubah konstitusi itu supaya dibuat oleh lembaga atau komisi negara yang independen. Tidak punya kepentingan politik. Bukan dibuat oleh MPR. Maka harus diadakan perubahan lebih dulu terhadap Pasal 37," kata Mafhud usai diskusi Temu Akbar Mufakat Budaya Indonesia III 2018 'Menimbang Kembali Konstitusi Indonesia' di ruang rapat besar MI, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa, 6 November 2018. 

Baca juga: Try Sutrisno Minta Amendemen UUD 1945 Dikaji Ulang

Mahfud menyebut bila MPR yang melakukan perubahan dikhawatirkan dipengaruhi kepentingan politik. Apalagi, politik MPR jangka pendek, di mana tiap lima tahun sekali diganti. 

"Dia lebih terikat kekuatan politik tertentu," imbuh dia. 

Untuk itu, kata dia, baiknya dibuat komisi negara yang berisi negarawan jauh dari politik. Mereka-mereka ini nantinya yang diberikan kesempatan merancang konstitusi. 

"Di mana nanti hasilnya komisi negara ditetapkan oleh MPR. Apakah MPR setuju atau tidak itu tinggal  voting saja," tutur dia. 

Bila tidak mau mengubah pasal, kata Mahfud, bisa juga dilakukan dengan referendum. Dibuat lebih dulu komisi negara yang kemudian merancang konstitusi yang selanjutnya diserahkan pada rakyat. 

"Direferendum ke rakyat setuju atau tidak," tambah dia. 

Baca juga: Fahri Hamzah Tolak Amandemen UUD 1945 Jika Berdasarkan Etnis dan Agama

Hal ini, lanjut Mahfud, sudah diterapkan di sejumlah negara. Hanya, pemberlakuannya di periode kepemimpinan selanjutnya. 

Senada, pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut bila ingin mengubah konstitusi baiknya dilakukan oleh orang-orang yang sudah ekspert di bidang politik. Nantinya merekalah yang bakal mengevaluasi kembali produk-produk hukum yang memang harus diubah. 

"Mereka evaluasi dan membuat produk yang akademi bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang nanti disodorkan kepada MPR dan MPR, yes or no saja," pungkas dia.


(REN)