Tiga Gubernur Sepakat Kelola Transportasi Jabodetabek

Dheri Agriesta    •    Selasa, 08 Jan 2019 19:11 WIB
transportasi
Tiga Gubernur Sepakat Kelola Transportasi Jabodetabek
Bus TransJakarta melintas di Kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. Foto: MI/Galih Pradipta.

Jakarta: Gubernur dari tiga provinsi sepakat membentuk satu manajemen pengelolaan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Hal disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Ada kesepakatan tiga gubernur, kemudian akan dikomunikasikan oleh kami Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), bagaimana satu manajemen, satu pengorganisasian," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019. 

Tjahjo menyebut Presiden menyoroti banyaknya pihak yang terlibat dalam pengelolaan transportasi di Jabodetabek. Hal ini dinilai dapat mengganggu perawatan fasilitas karena harus menunggu pihak yang beririsan. 

Ia mencontohkan pemerintah pusat yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat IPUPR) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara itu, transportasi yang dikelola berada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Ini harus kompak dulu, yang penting masing-masing pemda diberikan otoritas," kata dia. 

Tjahjo belum mengetahui bentuk organisasi yang akan mengelola masalah transportasi ini. Presiden memerintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyelesaikan masalah ini. 

"Soal bentuknya bagaimana, organisasinya bagaimana, manajemen tunggal nanti akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Bapak Wapres," kata dia.

Baca: Pemkot Bekasi Berlakukan Tarif untuk Bus Trans Patriot

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, cukup kompak dalam menyelesaikan masalah ini. Seluruh pihak setuju dengan arahan Presiden untuk mengintegrasikan pengelolaan transportasi Jabodetabek. 

Budi menyebut seluruh pihak siap mewujudkan integrasi itu. "Sebenarnya kesiapan kan tinggal memindahkan kewenangan saja kan," pungkas dia. 





(OGI)