Tata Ulang Koalisi Pemerintah

Richaldo Y. Hariandja    •    Rabu, 26 Jul 2017 06:15 WIB
reshuffle kabinet
Tata Ulang Koalisi Pemerintah
Yunarto Wijaya. Foto: MI/Galih Pradipta

Metrotvnews.com, Jakarta: Untuk menjaga kekompakan dan suasana tetap kondusif di antara sesama partai politik pendukung pemerintah, Presiden Joko Widodo diharapkan menata kembali koalisi. Hal itu dikemukakan pengamat politik Yunarto Wijaya kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin, terkait dengan pernyataan sejumlah kalangan agar Partai Amanat Nasional (PAN) menarik kader mereka dari Kabinet Kerja.

"Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Tetapi dengan situasi seperti saat ini, hanya Presiden yang dapat menyelesaikannya. Koalisi partai pemerintah merupakan hak partai politik. Partai pun tidak bisa mencabut menteri karena hal itu dapat menjadi preseden buruk. Jika nanti ada partai politik berbeda pandangan dengan presiden lalu seenaknya keluar kabinet, itu kacau," kata Yunarto.

Sebelumnya, Wapres Kalla menyatakan PAN bisa saja menarik Menpan dan Rebiro Asman Abnur dari Kabinet Kerja. Pemerintah tidak akan mencegah jika partai berlambang matahari itu melakukan hal tersebut. "Ya, kami kembalikan ke PAN. Pemerintah tentu tidak bisa menahan," ujar Kalla.

Kalla menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta PAN menarik kader mereka dari Kabinet Kerja. Amien melontarkan pernyataannya itu seusai menghadiri halalbihalal di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Bondowoso, Minggu 23 Juli.

Walaupun demikian, lanjut Kalla, penarikan Asman harus atas persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP PAN. "Apabila partai bersangkutan meminta keluar, enggak apa-apa. Tetapi itu bukan Pak Amien (yang meminta)."

Selama ini PAN dianggap kerap berbeda sikap dengan pemerintah. Saat rapat paripurna UU Pemilu, misalnya, PAN justru melakukan walk out karena mendukung ambang batas pengajuan calon presiden yang berbeda dengan partai pengusung pemerintah lainnya.

Terkait dengan hal itu, menurut Kalla, perbedaan sikap merupakan hal biasa dalam demokrasi. "Demokrasi tidak sama semua. Tetapi demokrasi kan suara terbanyak menyetujui. Ya, itu yang berlaku."



Dukung presiden

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengemukakan sebagai bagian dari koalisi pemerintah seyogianya PAN mendukung setiap kebijakan pemerintah. "Presiden berharap partai koalisi penyokong pemerintah mendukung kebijakan pemerintah. Seharusnya begitu," ungkap Johan.

Senin, 24 Juli,  sejumlah elite partai politik pendukung pemerintah bertemu dengan Jokowi di istana. Namun, konsolidasi pimpinan fraksi parpol pendukung pemerintah itu tak dihadiri wakil dari PAN. Johan mengaku tidak mengetahui alasan kenapa PAN tidak hadir.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan enggan mengomentari ketidakhadiran perwakilan Fraksi PAN di DPR dalam pertemuan antara Jokowi dan elite parpol pendukung pemerintah tersebut.

"Hubungan kami dengan Jokowi baik, termasuk dengan partai politik pendukung pemerintah. Kami dukung Presiden membangun infrastruktur. Kami dukung tanpa syarat," kata Zulkifli.

Ketika disinggung mengenai permintaan Amien Rais agar PAN menarik menteri mereka dari kabinet, Zulkifli mengatakan, "Reshuffle sepenuhnya di tangan Jokowi. Itu hak prerogatif presiden." (Pol/Deo/Nur/Ant/X-3)




(UWA)

Istri Besuk Setya Novanto di Rutan KPK

Istri Besuk Setya Novanto di Rutan KPK

3 hours Ago

Keluarga telah diizinkan untuk membesuk Setya Novanto di Rutan KPK. Istri didampingi dua kolega…

BERITA LAINNYA