Calon Komisioner Komnas HAM Sepakat Pelanggaran HAM 1965 Dituntaskan

Damar Iradat    •    Rabu, 17 May 2017 17:09 WIB
komnas ham
Calon Komisioner Komnas HAM Sepakat Pelanggaran HAM 1965 Dituntaskan
Suasana dialog publik calon komisioner Komnas HAM. Foto: MTVN/Damar Iradat.

Metrotvnews.com, Jakarta: Isu pelanggaran HAM berat 1965 tak lepas dibahas para calon komisioner Kombas HAM periode 2017-2022. Masalah ini dianggap jadi salah satu isu krusial bangsa Indonesia.

Andy W. P. Sinaga, salah seorang calon komisioner, mengatakan, penuntasan pelanggaran HAM berat 1965 butuh komitmen dan niat baik pemerintah. Apa lagi, Presiden Joko Widodo sejak awal sudah menjanjikan penyelesaian sengkarut ini.

"Kasus lama itu jangan digeneralisasi, sebab ada yang bisa dibicarakan kekeluargaan dan pengadilan. Kasus 65 itu katanya ada yang bilang bisa dibicarakan dan dilakukan pemulihan nama baik," kata Andy dalam dilog publik calon komisioner Komnas HAM, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 17 Mei 2017.

Dia menambahkan, selain komitmen pemerintah, perlu juga lobi-lobi kepada Parlemen. Pasalnya, menurut Andy, tanpa pendekatan itu upaya akan sia-sia.

Sementara itu, dalam Undang-Undamg Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM dimungkinkan adanya penyidik ad hoc. Penyidik ad hoc tidak tidak perlu berseberangan dengan Kejaksaan Agung. "Intinya penangan kasus 65 itu perlu diselesaikan supaya bangsa ini tidak meninggalkan kasus kelam," tegas dia.

Calon komisioner lainnya Wibowo Alamsyah beranggapan, untuk menyelesaikan pelanggaran HAM 1965, Komnas HAM harus memiliki penyidik sebagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dinilai lebih efektif dibanding penyidik ad hoc.

Baca: 60 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani Uji Publik

Senada dengan keduanya, calon petahana Sandrayati Moniaga menilai Komnas HAM berikutnya harus lebih efektif dalam menyelesaikan kasus ini. Perlu ada konsensus antarkorban. "Supaya tidak bingung dalam penyelesaiannya," tegas Sandra.

Sementara itu, Beka Ulung Hapsara, calon komisioner lainnya, menilai Komnas HAM sepatutnya tidak perlu lagi menginvestigasi peristiwa tersebut. Kasus tinggal diteruskan ke meja hijau. Namun, dalam penuntasan pelanggaran HAM berat 1965 itu memang harus ada lobi, baik itu ke partai politik dan juga DPR. 

"Yang diperlukan sekarang adalah perlunya lobi ke DPR, partai, supaya isu 1965 enggak hanya hanya dari korban, masyarakat sipil dan Komnas HAM, tapi juga parlemen sehingga jadi isu besar," pungkas dia.


(OGI)

Novanto Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Novanto Jalani Sidang Perdana Hari Ini

36 minutes Ago

Agenda sidang perdana ialah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum pada KPK.
 

BERITA LAINNYA