Rapat Gabungan Sepakat Kesampingkan Sementara Larangan Eks Napi Nyaleg

Whisnu Mardiansyah    •    Kamis, 05 Jul 2018 15:05 WIB
pilegpemilu serentak 2019
Rapat Gabungan Sepakat Kesampingkan Sementara Larangan Eks Napi <i>Nyaleg</i>
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2018). Foto: Antara/Wahyu Putro A

Jakarta: DPR bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar rapat gabungan membahas PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Hasil rapat sepakat mengesampingkan Pasal 4 ayat 3 soal larangan mantan narapidana koruptor maju di pemilihan legislatif.

"Kami sepakat berikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar jadi caleg di semua tingkatan di parpol masing-masing," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo usai rapat, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Juli 2018.

Sambil menunggu proses verifikasi berkas, caleg yang merasa dirugikan dengan aturan PKPU diperkenankan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, untuk menguji materi pasal 4 PKPU.

Baca: Pandangan NasDem soal Larangan eks Napi Korupsi Nyaleg

Manakala, MA mengabulkan gugatan uji materi, KPU wajib meneruskan pencalonan caleg eks narapidana koruptor. Namun, apabila gugatan ditolak berkas pencalonan dikembalikan ke parpol masing-masing.

"Kalau gugatan diterima maka KPU meneruskan proses verifikasi jadi caleg tetap. Tapi kalau ditolak MA, KPU kembalikan dan coret," jelas Bamsoet.

Baca: Gerindra Usul Eks Napi Koruptor Nyaleg Diumumkan bukan Dilarang

Secara umum, kata Bamsoet semua pihak menghargai sikap pemerintah yang mengesahkan PKPU. Namun, di sisi lain aturan tersebut tidak mengabaikan hak asasi dan politik warga negara.

"Kami hargai adanya ketentuan hukum lain yang jadi dasar bangsa terutama hargai hak asasi untuk dipilih dan memilih sesuai konstitusi," pungkasnya.


(YDH)