Jakarta: Rancangan Undang-undang Penyiaran belum rampung dibahas di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Salah satu poin krusialnya perdebatan penerapan sistem single mux dan multi mux.
CEO Medcom.id Muhammad Mirdal mengatakan semestinya RUU Penyiaran tidak mengatur teknis infrastruktur . Melainkan konten dan isi penyiaran.
"RUU ini seharusnya mengatur yang terkait konten. Terkait dengan bagaimana industri TV sampai 20 tahun ke depan, tidak masuk ke hal-hal teknis infrastruktur," kata Mirdal dalam diskusi 'Quo Vadis Sistem Penyiaran: Single Mux, Multi Mux Atau Hybrid' di Fraksi Partai NasDem, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2018.
(Baca juga: Sistem Single Mux Berpotensi Lahirkan Monopoli)
Bagi industri televisi, Mirdal mengatakan, apa pun frekuensinya single mux atau multi mux jangan sampai mematikan industri pertelevisian di Indonesia. Pemerintah semestinya memikirkan perkembangan ke depan.
"Hari ini diskusi kita bukan lagi sebatas digital. Tapi bagaimana TV online, streaming dan platform penyiaran lainnya berkembang pesat. Tidak semata-mata penyiaran," jelas Mirdal.
Sebelumnya, salah satu yang paling mencuat dalam RUU Penyiaran ini adalah penetapan TVRI sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran. Usulan single mux mencuat dalam proses penggodokan draf revisi Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2012. Draf RUU Penyiaran hingga kini masih terus dibahas oleh DPR.
(REN)
Dalam sistem hybrid LPS juga menjadi subjek. Mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait aturan penyiaran di Indonesia.
Penerapan sistem single mux dikhawatirkan mengabaikan sarana insfratruktur milik lembaga penyiaran swasta.
Perdebatan antara penggunaan sistem single mux dan multi mux sudah hampir selesai.
Pemerintah diminta berpikir matang soal sistem frekuensi penyiaran.
Dibutuhkan satu regulasi mengatur sinergi platform penyiaran televisi (TV) dengan jenis platform penyiaran lainnya.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Almarhum Siti Hartinah alias Ibu Tin, Istri Presiden Soeharto yang tidak suka ASN melakukan poligami.
Negara hanya menanggung tunjangan satu istri.
Pembubaran untuk menyelesaikan masalah dualisme kewenangan dalam pengambilan kebijakan di Batam.
Indonesia memasang target penurunan emisi 29 persen tanpa syarat hingga 49 persen bersyarat pada 2030.
Poligami menyengsarakan perempuan.
Penulis surat mengatasnamakan OPM tak diketahui.
PSI siapkan tujuh langkah di parlemen demi kesetaraan dan keadilan perempuan Indonesia.
Surabaya terasa semakin penting karena kota Surabaya menjadi benteng Islam moderat san kaum nasionalis Indonesia.
Perempuan Indonesia dinilai menjadi target para entrepreneur kebencian menjelang Pemiliu 2019.
Politikus Gerindra meminta evaluasi menyeluruh terkait pengamanan data-data kependudukan.
Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…
