Jakarta: Rancangan Undang-undang Penyiaran belum rampung dibahas di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Salah satu poin krusialnya perdebatan penerapan sistem single mux dan multi mux.
CEO Medcom.id Muhammad Mirdal mengatakan semestinya RUU Penyiaran tidak mengatur teknis infrastruktur . Melainkan konten dan isi penyiaran.
"RUU ini seharusnya mengatur yang terkait konten. Terkait dengan bagaimana industri TV sampai 20 tahun ke depan, tidak masuk ke hal-hal teknis infrastruktur," kata Mirdal dalam diskusi 'Quo Vadis Sistem Penyiaran: Single Mux, Multi Mux Atau Hybrid' di Fraksi Partai NasDem, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2018.
(Baca juga: Sistem Single Mux Berpotensi Lahirkan Monopoli)
Bagi industri televisi, Mirdal mengatakan, apa pun frekuensinya single mux atau multi mux jangan sampai mematikan industri pertelevisian di Indonesia. Pemerintah semestinya memikirkan perkembangan ke depan.
"Hari ini diskusi kita bukan lagi sebatas digital. Tapi bagaimana TV online, streaming dan platform penyiaran lainnya berkembang pesat. Tidak semata-mata penyiaran," jelas Mirdal.
Sebelumnya, salah satu yang paling mencuat dalam RUU Penyiaran ini adalah penetapan TVRI sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran. Usulan single mux mencuat dalam proses penggodokan draf revisi Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2012. Draf RUU Penyiaran hingga kini masih terus dibahas oleh DPR.
(REN)
Pemerintah diminta berpikir matang soal sistem frekuensi penyiaran.
Dibutuhkan satu regulasi mengatur sinergi platform penyiaran televisi (TV) dengan jenis platform penyiaran lainnya.
Meskipun, dari hasil voting di Komisi I, sistem penyiaran single mux paling banyak didukung.
Fraksi Partai NasDem menggerakkan forum grup diskusi (FGD) dengan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).
Ini sebagai upaya mempersiapkan Indonesia menghadapi persaingan global.
Bamsoet sapaan Bambang berpandangan, kesepakatan memilih sistem hybrid multiplexing juga didasari agar membuka kesempatan bagi pen…
Jalan tengah antara sistem single mux dan multi mux yang selama ini diperdebatkan.
Kata Hanafi, tidak perlu ada harmonisasi di tingkat Baleg untuk RUU penyiaran ini.
Anggota Komisi I DPR RI Hanafi Rais ngotot agar rancangan undang-undang penyiaran segera disahkan di tingkat paripurna.
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bersikeras membawa RUU ke Rapat Paripurna 13 Februari 2018.
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Terapkan gaya hidup sehat, dan rutin olahraga untuk menghindari kenaikan LDL (kolesterol jahat).&nbs…
Gatot memandang semua kemungkinan masih terbuka.
Calon wakil presiden yang dinilai cocok dengan Presiden Jokowi adalah sosok yang mampu meneruskan cita-cita pembangunan yang saat …
Rumah ibadah merupakan tempat membuat keteduhan bukan sebaliknya, menghujat dan mengistimewakan pihak tertentu.
Pertemuan Jokowi dengan sejumlah elite partai merupakan hal wajar.
Cawapres Jokowi juga harus memiliki aksesibilitas antarpartai politik.
Bangsa Indonesia diminta tidak terlena dengan kekayaan alam ibu pertiwi yang melimpah.
Taufik minta KPU-Bawaslu bertindak.
WNI yang tinggal di Hong Kong cukup banyak, sekitar 170 ribu orang dan 160 di antaranya sebagai TKI.
Pengadilan Tinggi Hong Kong mengabulkan permintaan Indonesia menyita aset hasil korupsi Bank Century.
Fadli Zon yakin politik identitas tidak memecah belah bangsa.
Maqdir menyebut, tak ada saksi yang menyebut Novanto menerima uang.
