Jakarta: Rancangan Undang-undang Penyiaran belum rampung dibahas di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Salah satu poin krusialnya perdebatan penerapan sistem single mux dan multi mux.
CEO Medcom.id Muhammad Mirdal mengatakan semestinya RUU Penyiaran tidak mengatur teknis infrastruktur . Melainkan konten dan isi penyiaran.
"RUU ini seharusnya mengatur yang terkait konten. Terkait dengan bagaimana industri TV sampai 20 tahun ke depan, tidak masuk ke hal-hal teknis infrastruktur," kata Mirdal dalam diskusi 'Quo Vadis Sistem Penyiaran: Single Mux, Multi Mux Atau Hybrid' di Fraksi Partai NasDem, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2018.
(Baca juga: Sistem Single Mux Berpotensi Lahirkan Monopoli)
Bagi industri televisi, Mirdal mengatakan, apa pun frekuensinya single mux atau multi mux jangan sampai mematikan industri pertelevisian di Indonesia. Pemerintah semestinya memikirkan perkembangan ke depan.
"Hari ini diskusi kita bukan lagi sebatas digital. Tapi bagaimana TV online, streaming dan platform penyiaran lainnya berkembang pesat. Tidak semata-mata penyiaran," jelas Mirdal.
Sebelumnya, salah satu yang paling mencuat dalam RUU Penyiaran ini adalah penetapan TVRI sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran. Usulan single mux mencuat dalam proses penggodokan draf revisi Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2012. Draf RUU Penyiaran hingga kini masih terus dibahas oleh DPR.
(REN)
Pemerintah diminta berpikir matang soal sistem frekuensi penyiaran.
Dibutuhkan satu regulasi mengatur sinergi platform penyiaran televisi (TV) dengan jenis platform penyiaran lainnya.
Meskipun, dari hasil voting di Komisi I, sistem penyiaran single mux paling banyak didukung.
Fraksi Partai NasDem menggerakkan forum grup diskusi (FGD) dengan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).
Selain letaknya tak terlalu jauh dari Indonesia, wisata ke Singapura seru karena banyak tempat yang …
Bila tubuh kekurangan serat, akan terjadi sejumlah masalah bagi kesehatan jangka panjang.
Nobar untuk mengingatkan sejarah masa lalu kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
Hal ini dilakukan untuk menekan potensi konflik yang bisa melibatkan Indonesia.
Ma'ruf senang dengan dukungan itu.
Lebih dari 50 persen responden menyatakan cukup puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Peniadaan sidang tilang imbas dari adanya tilang elektronik (e-tilang).
Ketua Komite I Benny Ramdhani mengusulkan agar payung hukum Otsus dibentuk setingkat Undang-undang (UU).
Yenny mengingatkan Jokowi jika tugasnya adalah untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan.
Yenny dinilai sejak awal mencondong ke Jokowi-Ma'ruf.
TKN senang bila Yenny Wahid mau bergabung.
PDI Perjuangan mengaku tak pernah balik menyerang oknum-oknum yang memfitnah.
Sebelumnya, Mekeng menyebut Novanto sebagai pepesan kosong.
