Keterwakilan Perempuan Terganjal Biaya Politik

M Sholahadhin Azhar    •    Sabtu, 14 Jul 2018 11:47 WIB
calegpileg
Keterwakilan Perempuan Terganjal Biaya Politik
Suasana diskusi. Foto: kiri-kanan: Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni, Pengurus DPP PPP Lena Maryana Mukti, Ichan Loulemba, Politikus NasDem Irma Suryani, Pengurus DPP PAN Chandra Tirta Wijaya--Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Partai politik terseok-seok memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di pencalonan legislatif. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini melihat hal ini karena biaya politik yang tinggi.

"Bukan kita kekurangan perempuan yang mau berpartai. Ada pandangan hadir di politik itu berbiaya besar," kata Titi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Juli 2018.

Hal ini, kata dia, harus dicarikan solusi oleh partai politik. Salah satu jalan keluar, partai bisa memberi insentif politik bagi perempuan yang mau masuk parlemen. Selain mengundang partisipasi, cara ini juga membuat partai bisa mengontrol kualitas kader perempuan. "Ini juga jadi kendala. Harusnya parpol bisa memberikan insentif politik," imbuhnya.

Baca: Pansus Menyepakati 12 Usulan soal Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Sementara itu, Ketua DPP NasDem Irma Zuryani Chaniago memberi catatan soal biaya politik ini. NasDem, kata dia, selalu memberi dukungan penuh bagi caleg potensial. "Kalau ada yang potensial namun kekurangan logistik, itu selalu kita bantu," ucap Irma.

Kedua, ia menyebut NasDem sama sekali tidak membebani caleg dengan pungutan ini itu. Artinya, mereka memang direkrut untuk menggerakkan restorasi Indonesia. Bukan untuk mengembalikan biaya politik ke partai.

"Karena NasDem ingin caleg fokus bekerja, dan tidak memikirkan hal lain. Apapun kegiatan yang dilakukan, itu di back up DPP. Kami sebagai kader punya sense of belonging. Maka kami urunan, tapi tidak ditetapkan dan tidak diharuskan," pungkasnya.

Untuk diketahui, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur kepesertaan 30 persen perempuan dalam pencalonan legislatif. Selain itu, dalam tiga nama daftar calon legislatif, harus ada satu nama perempuan.

Penguatan tentang partisipasi perempuan juga ditegaskan melalui PKPU 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.


(YDH)

Hari Ini, Dokter Bimanesh Hadapi Vonis Hakim

Hari Ini, Dokter Bimanesh Hadapi Vonis Hakim

3 hours Ago

Dokter Bimanesh Sutarjo bakal mendengarkan sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim Tindak P…

BERITA LAINNYA