Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha

   •    Senin, 28 May 2018 19:40 WIB
terorismerevisi uu terorisme
Pengaktifan Koopssusgab Didukung Dunia Usaha
Ilustrasi: Polisi bersiaga di sekitar lokasi ledakan di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Ngagel Madya, Surabaya, Jawa Timur. Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Jakarta: Ketua Himpunan Pengusaha Korps Himpunan Mahasiswa Islam (HIPKA) Kamrussamad menyebutkan rencana mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI sebagai bentuk keseriusan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjamin keamanan. Khususnya terhadap aset investor dalam dan luar negeri.

"Investor menyakini dunia usaha bisa berkembang jika ada jaminan stabilitas keamanan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," kata Kamrussamad, melalui keterangan tertulis, Senin, 28 Mei 2018.

Investor menilai keberadaan Koopssusgab akan menjamin keamanan situasi dan kondisi dari segala bentuk ancaman maupun teror di Indonesia. Kamrussamad berharap pemerintah segera bergerak cepat untuk memulihkan kepercayaan investor setelah rentetan kejadian ledakan bom di Indonesia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakarat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen M Iqbal mengatakan upaya menanggulangi terorisme perlu kerja sama bersama.

"Perlu kerja bersama semua stakeholder di negara ini karena Polri yakin kalau bersama semua dapat menanggulangi," ujarnya.

Terkait keberadaan Koopssusgab, ia mengatakan akan diatur lebih detail melalui peraturan presiden. "Nanti perpres yang akan di-breakdown dan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Polri dan TNI," jelas Iqbal

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan bahwa aturan teknis terkait dengan Koopssusgab akan dirinci melalui perpres. "Perpres sebagai instrumen teknikal nanti akan dilahirkan segera," kata Moeldoko.

Ia menjelaskan dibentuknya Koopssusgab bermula dari kecenderungan kondisi strategis global saat ini yang tidak dapat diabaikan. Keberadaan Koopssusgab, tambah dia, juga untuk memastikan keamanan Indonesia secara keseluruhan, termasuk untuk memajukan perekonomian dan investasi.

Ia mencontohkan negara Spanyol yang relatif aman dan kaya pun kerap diserang oleh pihak-pihak yang ingin merdeka. Hal-hal seperti itu yang menurutnya harus diantisipasi di Indonesia.

"Itu perkembangan suatu negara yang cukup damai, tahu-tahu ingin merdeka. Berikutnya perkembanhan terorisme di luar, khususnya Arab, menjadi grup dengan adanya ISIS," tuturnya.

Nantinya, keberadaan Koopssusgab menjadi pasukan super elite yang siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengamankan kondisi negara.

Baca: BNPT Belum Tahu Tugas dan Peran Koopssusgab

Moeldoko memerinci pelibatan Koopssusgab itu harus dalam kondisi eskalasi tinggi berdasarkan perintah Presiden setelah mendapatkan gambaran informasi terkini dari aktor keamanan negara seperti Menkopolhukam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Mendagri.

"Presiden sebagai panglima tertinggi nanti menunjuk aktor-aktor keamanan negara untuk mengatasi (ancaman) masalah lebih cepat," ujar Moeldoko.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mendukung keberadaan Koopssusgab. Akan tetapi hal tersebut perlu didukung dengan payung hukum yang jelas.

"Perlu ada payung hukum karena Koopssusgab ini baru. Kalau (Presiden) mau keluarkan perpres, bagus. Keren itu," katanya.

Menurutnya, payung hukum itu perlu sebagai acuan kerja agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kepolisian. Ia berharap ada sinergi yang baik antaraparat penegak hukum dalam menciptakan keamanan nasional.

"Keamanan tentunya juga menjadi salah satu jaminan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia," katanya.




(UWA)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

22 hours Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA