Jakarta: Partai NasDem meminta Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) direvisi menyeluruh dan komprehensif. Sehingga, revisi ini mengakomodasi kepentingan jangka panjang.
"Terkait revisi UU MD3, Nasdem minta revisi yang menyeluruh dan komprehensif, memberlakukannya pada saat nanti untuk diterapkan oleh DPR hasil pemilu 2019," kata Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2018.
Menurut Plate, revisi UU MD3 saat ini masih terkesan pragmatis. Karena itu, kata dia, perlu argumentasi yang kuat agar revisi UU MD3 segera disahkan.
"Ini akan berimplikasi pada kredibilitas DPR. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, mekanisme pengambilan keputusan, peran pimpinan," jelas Plate.
Baca: Golkar Berharap Revisi UU MD3 Segera Rampung
Plate mengkritisi anggapan kursi pimpinan DPR adalah kepanjangan tangan dari lembaga legislatif. Bukan sebagai partisan yang mewakili masing-masing partainya.
"Karena pimpinan selama ini dirasa kurang bertindak sebagai pimpinan lembaga, maka fraksi-fraksi semuanya berusaha ingin mendapatkan jabatan itu untuk menyalurkan aspirasi fraksinya," ungkap Plate.
Imbasnya, lanjut dia, setiap partai ingin menambah jumlah kursinya di DPR. Aspirasi politik berpindah ke masing-masing fraksi bukan kepada pimpinan DPR.
"Pimpinan DPR ini speakernya lembaga. Kami harapkan agar pimpinan DPR memperhatikan perannya sesuai UU MD3," kata dia.
(AZF)
Penambahan kursi pimpinan MPR diakui bakal menambah beban keuangan negara.
DPP Partai Golkar masih menantikan pergantian posisi Wakil Ketua MPR yang saat ini masih ditempati Mahyudin.
Formappi: Penambahan Pimpinan MPR Hanya Jadi Bahan Tertawaan
Formappi menilai penambahan kursi pimpinan MPR berdasarkan UU MD3 hanya menjadi bahan tertawaan oleh masyarakat. Bahkan Formappi m…
Ace berharap kebijakan Golkar merotasi kadernya di MPR bisa direalisasikan.
Muhaimin Iskandar Dilantik Sebagai Wakil Ketua MPR
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR RI) melantik tiga pimpinan baru sebagai tindak lanjut dari UU MD3 no.2 tahun 2018. Posisi Wakil Ket…
Ketiganya resmi menjadi pimpinan MPR berdasarkan Keputusan MPR RI Nomor 7 Tahun 2018.
PPP hadir karena tidak setuju pada pengisian tambahan pimpinan MPR RI yakni partai politik yang memperoleh suara urutan ke-6 pada …
Pelantikan tiga pimpinan DPR hari ini dianggap sebagai pesta kemenangan elite partai.
Pemerintah dinilai dapat mengubah sejumlah norma yang banyak mendapat catatan kritis dari masyarakat.
Aturan itu mulai berlaku sejak 15 Maret 2018.
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung akibat luka atau peradangan.
Kasus hukum, terutama korupsi yang menimpa kader membuktikan partai tak bisa mengklaim dirinya bersih dari 'setan'.
Tami mengajak semua perempuan ambil bagian sesuai bakat dan minat.
Sidarto menjelaskan hanya ada 80 ribu TKA di Indonesia. Sedangkan jumlah TKI di luar negeri mencapai 9 juta orang.
Kegiatan bersih-bersih ini serangkaian acara pembukaan atau peresmian Sekretariat DPP Sedulur Jokowi.
Said berjanji bisa memberikan 10 juta suara kepada Prabowo untuk menang dalam Pilpres 2019.
Aturan ini tidak serta merta membuka keran buruh migran.
Pemerintah disebut kurang memperhatikan hak-hak dasar warga.
Demokrat masih mencari koalisi yang satu visi dan misi.
Prabowo terancam ditinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bila poros ketiga atau poros baru terbentuk.
Peluang Prabowo menjadi pendamping Jokowi sudah tertutup.
Keterangan Bimanesh di persidangan menguatkan dugaan KPK.
