Jakarta: Partai NasDem meminta Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) direvisi menyeluruh dan komprehensif. Sehingga, revisi ini mengakomodasi kepentingan jangka panjang.
"Terkait revisi UU MD3, Nasdem minta revisi yang menyeluruh dan komprehensif, memberlakukannya pada saat nanti untuk diterapkan oleh DPR hasil pemilu 2019," kata Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2018.
Menurut Plate, revisi UU MD3 saat ini masih terkesan pragmatis. Karena itu, kata dia, perlu argumentasi yang kuat agar revisi UU MD3 segera disahkan.
"Ini akan berimplikasi pada kredibilitas DPR. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, mekanisme pengambilan keputusan, peran pimpinan," jelas Plate.
Baca: Golkar Berharap Revisi UU MD3 Segera Rampung
Plate mengkritisi anggapan kursi pimpinan DPR adalah kepanjangan tangan dari lembaga legislatif. Bukan sebagai partisan yang mewakili masing-masing partainya.
"Karena pimpinan selama ini dirasa kurang bertindak sebagai pimpinan lembaga, maka fraksi-fraksi semuanya berusaha ingin mendapatkan jabatan itu untuk menyalurkan aspirasi fraksinya," ungkap Plate.
Imbasnya, lanjut dia, setiap partai ingin menambah jumlah kursinya di DPR. Aspirasi politik berpindah ke masing-masing fraksi bukan kepada pimpinan DPR.
"Pimpinan DPR ini speakernya lembaga. Kami harapkan agar pimpinan DPR memperhatikan perannya sesuai UU MD3," kata dia.
(AZF)
Bamsoet mengapresiasi masyarakat menggunakan mekanisme legal untuk menolak UU MD3.
Keputusan MK dinilai sudah final.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap beberapa pasal dalam UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, D…
MK Batalkan Pasal Pemanggilan Paksa dan Antikritik dalam UU MD3
Mahkamah Konstitusi membatalkan wewenang DPR dalam melakukan pemanggilan paksa seseorang yang sebelumnya diatur dalam UU MD3. MK j…
MK mengabulkan sebagian uji materi UU MD3.
Di Singapura banyak dijumpai bangunan bergaya futuristik, bermacam-macam tempat wisata, sekaligus su…
Jika seseorang menganut pola hidup tidak sehat, maka kadar kolesterol jahat (LDL) akan meningkat.
Larangan kampanye di tempat-tempat tertentu termaktub di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 hur…
Kehadiran para dai muda yang cerdas, serta mempunyai pemahaman yang kuat tentang kebangsaan menjadi penting di tengah banyaknya mu…
Untuk mengatasinya dibutuhkan peran dan kerja sama yang kuat antarparlemen.
Harga minyak mentah dunia sedang tinggi.
Jokowi tak ingin kejadian ini terulang.
Anies minta warga Jakarta memastikan namanya ada dalam daftar pemilih.
Pemindahaan kedutaan dinilai bisa mengganggu hubungan bilateral RI-Australia.
Sebuah kabar hoaks yang tersebar bisa saja berdampak kepada permusuhan antarmasyarakat.
Setiap berita dan informasi yang ada perlu diverifikasi ulang.
Kemendikbud akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ada di atas Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.
Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…
