Rekomendasi Pansus Angket bukan Hal Baru

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 14 Feb 2018 16:56 WIB
angket kpk
Rekomendasi Pansus Angket bukan Hal Baru
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang - Antara/M Agung Rajasa

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tidak ada yang baru dari rekomendasi Pansus Hak Angket DPR untuk KPK. Semua poin rekomendasi yang diterima KPK sudah pernah dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR.

Meski tidak ada hal yang baru dari rekomendasi itu, lembaga antikorupsi menghormati fungsi legislatif sebagai pengawas.

"Walau yang direkomendasikan itu bukan sesuatu baru dan telah sering dibahas di Komisi III," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Menurut dia, rekomendasi Pansus Hak Angket yang pernah dibahas yakni berkaitan dengan perbaikan kinerja lembaga antikorupsi di antaranya aspek kelembagaan, kewenangan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan.

Saut menyatakan, KPK dengan senang hati menjalankan fungsi dan tugas, termasuk semua rekomendasi Pansus Hak Angket dengan catatan tidak melenceng dari Undang-undang.

(Baca juga: Pansus Angket Menyoroti Aspek Kelembagaan KPK)

"Jadi tidak ada UU yang dilanggar, sebab ketika itu dilakukan akan ada saja upaya hukum yang bisa dilakukan," ujar dia.

Saut mengungkapkan, saat ini KPK membutuhkan penambahan SDM untuk memaksimalkan kinerja pemberantasan korupsi. Dia menegaskan, KPK selalu bekerja berdasarkan rekomendasi BPK, sosialisasi pencegahan korupsi hingga kerja sama lintas instansi. 

"Beri KPK banyak resources maka rekomendasi itu akan lebih sederhana," ucap Saut.

Terkait indeks persepsi korupsi (IPK), Saut meminta semua pihak tidak membebankannya kepada KPK. Menurutnya, ada faktor-faktor lain yang dilihat dalam memberi penilaian IPK, antara lain kinerja pengadilan, PNS, Polri, TNI, hakim, jaksa, swasta, kepatuhan pajak, penerimaan cukai, kondisi politik, DPR ataupun DPRD, kepemimpinan nasional maupun daerah.

"Nah kalau itu dibebankan ke KPK tentu jauh panggang dari api," kata Saut.

(Baca juga: KPK Tolak Pembentukan Lembaga Pengawas)
 


(REN)