DPR Diminta Ngebut Pilih Pimpinan Lembaga Negara

   •    Selasa, 13 Mar 2018 19:28 WIB
kppu
DPR Diminta Ngebut Pilih Pimpinan Lembaga Negara
Ketua DPR Bambang Soesatyo memimpin rapat dengan pimpinan alat kelengkapan, Selasa, 13 Maret 2018. Foto: DPR

Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pimpinan komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya menggerakkan anggotanya di Komisi untuk mempercepat proses pemilihan pimpinan lembaga negara. Jangan sampai ada kesan DPR mengulur waktu dan lambat menjalankan tugas.

Proses pemilihan pimpinan yang diminta dipercepat antara lain Komisioner KPPU, Gubernur Bank Indonesia (BI), Deputi Gubernur BI, anggota Badan Pemerika Keuangan (BPK), dan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Makhamah Agung.

Keinginan Bamsoet diutarakannya saat menggelar pertemuan informal pimpinan DPR dengan para pimpinan Fraksi, pimpinan Komisi, dan pimpinan alat kelengkapan DPR RI di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Selasa, 13 Maret 2018.

"Kita targetkan pemilihannya bisa selesai secepatnya,” kata Bamsoet seperti dilansir Antara.

Ia menekankan pemilihan komisioner KPPU menjadi prioritas mendesak yang harus diselesaikan DPR. Itu lantaran masa jabatan komisioner KPPU yang seharusnya sudah berakhir pada 27 Februari 2018 sudah diperpanjang oleh Presiden Jokowi sampai 27 April 2018.

"Saya meminta Komisi VI segera melakukan fit and proper test terhadap 18 orang calon komisioner KPPU periode 2017-2022 yang sudah lulus panitia seleksi. Perpanjangan waktu dua bulan ini akan digunakan secara maksimal oleh Komisi VI DPR untuk memilih 9 komisoner yang akan memimpin KPPU," ucap Bamsoet.

Ia juga mendorong Komisi XI segera melakukan fit and proper test terhadap Perry Warjiyo (Deputi Gubernur BI) yang diajukan Presiden Jokowi menjadi Gubernur BI.

"Komisi XI juga akan melakukan fit and proper test terhadap tiga calon pengganti beliau sebagai Deputi Gubernur BI. Mudah-mudahkan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama," katanya.

Ia mengingatkan Komisi XI juga mempunyai agenda lain memilih anggota BPK pengganti anggota BPK Agus Joko Pramono yang segera habis masa jabatannya. Proses pemilihan ini diawali dengan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap para calon yang mendaftar.

"Para calon anggota BPK yang sudah lolos seleksi administrasi di Komisi XI, kalau tidak salah 19 kandidat dan selanjutnya akan menjalani fit and propert test. Bagi yang terpilih akan menjabat sebagai anggota BPK periode 2018-2023," paparnya.

Baca: Demi Syarkawi

Satu agenda lain yang tak kalah penting adalah pemilihan hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Mengenai kandidat yang akan diseleksi, Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dikatakannya telah menyerahkan empat calon kepada DPR RI.

"Kita apresiasi kinerja KY dalam menyeleksi calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Selanjutnya saya mendorong Komisi III dapat memberikan penilaian terhadap para calon tersebut," kata mantan Ketua Komisi III ini.

Menghadapi berbagai agenda penting pemilihan pimpinan di berbagai lembaga negara tersebut, Bamsoet menegaskan semua proses pemilihan harus berlangsung transparan. Pemilihan, menurutnya, tak perlu berlarut-larut sehingga tidak terjadi kekosongan pimpinan.

"DPR 'zaman now' kinerjanya harus ngebut. Jangan sampai ada kesan DPR mengulur waktu dan lambat menjalankan tugas. Saya mohon dukungan masyarakat agar DPR dapat menjalankan tugasnya dengan cermat, tepat, dan kilat," kata dia.




(UWA)