KY Diusulkan Tangani Etika Seluruh Penyelenggara Negara

Erandhi Hutomo Saputra    •    Senin, 27 Feb 2017 16:49 WIB
komisi yudisial
KY Diusulkan Tangani Etika Seluruh Penyelenggara Negara
Kepala Bagian Pengolahan Masyarakat KY Indra Samsul (kanan) menerima 'Monyet' dan 'Singa' di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (8/1/2016). Foto: MI/Galih Pradipta

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqqie mengusulkan agar Komisi Yudisial (KY) tidak hanya menangani penegakan etika hakim. Tapi, penegakan etika untuk seluruh penyelenggara negara.

Menurut Jimly, KY merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang menangani masalah etika. "Jadi kita tidak bisa mengabaikan keberadaannya bahkan kita membayangkan perlunya KY diberi amanat lebih luas di masa depan bukan hanya untuk menangani etika hakim tapi juga etika penyelenggara negara," ujar Jimly usai pertemuan dengan pimpinan KY di Gedung KY Jakarta, Senin 27 Februari 2017.

Wacana itu nantinya dibahas dengan MPR dalam Konferensi Nasional Etika Berbangsa dan Bernegara yang direncanakan pada April 2017. Jimly berpendapat, KY nantinya hanya akan menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan regulasi dari pengawasan etika penyelenggara negara. Sedangkan untuk urusan teknis akan diserahkan ke masing-masing institusi.

Mantan Ketua MK itu menjelaskan, ide itu muncul karena saat ini negara lebih mengandalkan penegakan hukum ketimbang etika. Padahal, kemajuan peradaban suatu negara tidak bisa hanya mengandalkan hukum saja. Selain itu telah banyak aturan kode etik di berbagai lembaga negara dan lingkungan profesi namun belum terintegrasi.

"Maka kita gagas hal demikian untuk memperkuat akhlak bangsa kita," kata dia.

Hasil dari konferensi itu nantinya akan dihimpun untuk menentukan produk penegakan etika seperti apa yang cocok untuk Indonesia. Ia menyebut ide menjadikan KY sebagai penegak etika seluruh penyelenggara negara dilontarkan untuk melihat reaksi publik. Jika positif bukan tidak mungkin akan ditindaklanjuti dengan amandemen UUD 1945 dengan menambah tugas dan wewenang KY.

"Wacana ini harus mempengaruhi opini publik dulu, kalau dia menjadi pendapat umum mudah kita usulkan ide-ide konkrit," kata dia.

Menanggapi usulan itu, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menyambut positif. Ia mengaku usulan itu sudah pernah disampaikan ke MPR untuk mengubah nama KY menjadi Dewan Yudisial. Selain itu, wewenang KY diperluas tidak hanya untuk menegakkan etika hakim tapi juga kepada jaksa dan panitera yang masuk dalam wilayah yudisial.

"Karena di Singapura kewenangan dari Legal Service Commision (KY Singapura) itu (juga) menyangkut tiga pejabat ini (hakim, jaksa, panitera), di Eropa juga," sebutnya.

Sementara terkait usulan menangani etika seluruh penyelenggara negara, Aidul tidak keberatan. Tapi harus dilakukan perubahan amandemen dan diikuti perubahan nama menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Negara (DKPN). Jika disetujui, nantinya DKPN akan memperluas penegakan etika hingga menyangkut birokrasi, termasuk TNI/Polri.

"Memang salah satu yang kita gagas adalah perubahan amandemen bisa mungkin saja KY hanya terbatas hakim, jaksa, panitera atau bisa diperluas jadi DKPN," ucapnya.

Penguatan penegakan etika, kata Aidul, karena pemberantasan kasus korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan penegakan hukum. Tapi juga memerlukan penegakan etika yang selama ini belum mendapat perhatian pemerintah. Terlebih sudah ada TAP MPR No.VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa namun belum pernah dilaksanakan.

"Padahal persoalan bangsa ini bukan hanya penegakan hukum tapi yang lebih esensial adalah penegakan etika," kata dia.


(MBM)