Soal Parliamentary Threshold, Demokrat: Masih Tahap Diskusi

Al Abrar    •    Jumat, 18 Nov 2016 19:13 WIB
revisi uu pilkada
Soal <i>Parliamentary Threshold</i>, Demokrat: Masih Tahap Diskusi
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam draf RUU Penyelengaraan Pemilu Pasal 393 ayat 1 disebutkan, ambang batas perolehan suara 3,5%. Sejumlah fraksi di DPR ramai-ramai mengkritisi usulan pemerintah soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Berdeda dengan partai lainnya, Partai Demokrat hingga saat ini belum memiliki usulan angka. "Masih tahap diskusi, sedang dipelajari, hasilnya kita lihat nanti," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Baca: PDIP Usul Ambang Batas Parlemen hingga 6%

Dia berharap masyarakat bersabar menunggu keputusan Fraksi Demokrat. "Ini lagi dipelajari, jadi marilah kita tunggu dengan seksama hasilnya seperti apa. Saya kan selalu ketemu dengan media. Pasti saya sampaikan," ucap Agus.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen berselisih 1,5 sampai 2,5 persen dari usulan pemerintah. Dalam draf RUU Penyelenggaraan Pemilu yang hanya 3,5 persen.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, ambang batas parlemen perlu dinaikkan agar ada penyederhanaan multipartai di parlemen. Penaikan juga memudahkan pengambilan keputusan di parlemen.

Fraksi Partai Golkar, NasDem, dan PKB juga mengusulkan peningkatan ambang batas parlemen. Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudin ambang batas parlemen mencapai 10 persen.

Fraksi Partai NasDem mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen 7 persen. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Lukman Edy mengusulkan ambang batas naik menjadi 5 persen.

Dalam draf RUU Penyelengaraan Pemilu Pasal 393 ayat 1 disebut 'Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.


(YDH)

KPK Tunggu Pemberitahuan Praperadilan Fredrich

KPK Tunggu Pemberitahuan Praperadilan Fredrich

5 hours Ago

Hingga kini KPK masih fokus menuntaskan proses penyidikan kasus merintangi perkara korupsi KTP-…

BERITA LAINNYA