Peningkatan Kapasitas Aparatur Maksimalkan Pengelolaan Keuangan Desa

Nur Aivanni    •    Selasa, 18 Oct 2016 09:01 WIB
dana desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Maksimalkan Pengelolaan Keuangan Desa
Ilustrasi/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Kapasitas aparatur desa penting untuk memaksimalkan pelayanan. Pengelolaan keuangan desa juga dipercaya berjalan lancar.

Menurut Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan, hampir 150 ribu aparatur desa diberikan pelatihan menyangkut pemahaman tentang manajemen pemerintahan desa, menyusun peraturan desa, pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa.

"Pemahaman dan pelatihan yang kami berikan itu sangat bermanfaat buat mereka (aparatur desa) sehingga dana desa bisa diserap sesuai dengan aturan," kata Nata kepada Media Indonesia, Sabtu  15 Oktober.

Sampai saat ini, kata Nata, pihaknya terus memberikan pelatihan di 74.754 desa. Masing-masing desa mengirimkan tiga perwakilan. Pelatihan dilakukan dalam bentuk terapan langsung.

"Misalnya, dia menerima uang Rp 10 juta. Nanti dicatat uangnya dari mana, pengeluarannya untuk apa saja. Kita ajarin teknisnya," jelasnya.

Namun, tidak semua aparatur desa mempunyai kapasitas dan kemampuan sama. Masih ada kendala yang dihadapi saat mendampingi aparatur desa dalam mengelola keuangan, terutama terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban aparatur desa kepada bupati.

Baca: Kurangnya Kapasitas Perangkat Jadi Kendala Pemanfaatan Dana Desa

Kendala tersebut terjadi lantaran tidak semua aparatur desa memiliki tingkat pendidikan yang sama. Ia mengutarakan sekitar 60% aparatur desa berpendidikan SLTA. Selebihnya, pendidikan mereka beragam mulai SD, SLTP, D1, D2, D3, S1, S2 sampai S3.

"Itu persoalan yang pelan-pelan terus kita atasi. Makanya, latihan untuk peningkatan kapasitas aparatur ini ngga boleh kita tinggal, harus kita laksanakan berkesinambungan," terang dia.

Nata mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai cara mulai dari menyusun sistem informasi terkait pengelolaan keuangan desa sampai melakukan sosialisasi tentang sistem informasi tersebut. Ia berharap tidak ada pemahaman salah dalam membuat laporan.

"Jangan sampai ada pemahaman yang salah sehingga menimbulkan persoalan. Makanya Kemendagri, BPKP, Kemendes, KPK, terus sosialisasikan berbagai macam aturan agar penyerapan dana desa benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum," jelasnya.

Nata mengakui, baru di pemerintahan Jokowi-JK pemerintah memberikan perhatian besar kepada desa. Pihaknya terus memberikan peningkatan kapasitas aparatur desa agar pelayanan publik meningkat.

"Tidak lah mungkin pemerintah desa bisa berjalan bagus atau pelayanannya bisa maksimal, kalau aparaturnya sendiri belum memperoleh pelatihan yang baik. Dia harus seimbang. Aparatur desa harus diberikan pelatihan yang baik sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kalau pelayanan yang dilakukan aparatur desa baik maka akan meningkatkan kepuasan masyarakat itu sendiri," ucap Nata.


(OJE)