Ketergantungan pada Elite Berduit Membuat Parpol Tak Mandiri

Antara    •    Senin, 17 Oct 2016 10:52 WIB
parpol
Ketergantungan pada Elite Berduit Membuat Parpol Tak Mandiri
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini--MI/Adam Dwi

Metrotvnews.com, Semarang: Partai politik (parpol) di Indonesia belum dapat hidup mandiri. Saat ini hidup-matinya parpol masih bergantung kepada elite bermodal besar.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut besarnya sumbangan elite berduit itu membuat partai tidak mandiri dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Di sisi lain, mereka membutuhkan uang banyak untuk kegiatan operasional dan kampanye pemilu," kata Titi di Semarang, Senin, (17/10/2016).

Titi mengomentari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Dia menegaskan bahwa PP ini bertujuan menjauhkan parpol dari penguasaan pemilik uang agar bebas memperjuangkan rakyat.

Baca: KPK Nyaris Rampungkan Pengkajian Penambahan Dana Parpol

Namun, Titi menilai misi itu makin jauh dari harapan, parpol tidak mandiri dan bergantung pada elite bermodal besar. Oleh karena itu, dia memandang perlu mendorong partai politik bersikap transparan dan akuntabel, membatasi besaran sumbangan ke parpol, dan memberikan bantuan keuangan dari anggaran negara.

Adapun nilai bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk parpol yang meraih kursi DPR produk Pemilu 2014, Titi menyebutkan besarnya Rp108,00 per suara. Dari penelitian Perludem, bantuan keuangan itu hanya menutup 1,32 persen dari total kebutuhan parpol per tahun.

Baca: Ditanya Dana Parpol, Tjahjo: Presiden Masih Konsentrasi Kemiskinan

Sementara itu, Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Iqbal Wibisono menjelaskan bantuan parpol yang diterima sebesar Rp250,084 juta/tahun. Jumlah itu belum cukup untuk pendidikan politik dan mobilisasi serta operasional kesekretariatan.

"Bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah itu jauh tidak mencukupi. Sehingga perlu partisipasi dari anggota yang duduk di eksekutif, legislatif, maupun kader lainnya. Sumbangan ini bersifat sukarela dan tidak mengikat," katanya.

Komisi II DPR dan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sepakat meningkatkan jumlah bantuan keuangan parpol. Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarulzaman mengatkan, dana bantuan akan digunakan untuk pendidikan politik.

Komisi II DPR menyerahkan sepenuhnya penentuan besaran bantuan kepada pemerintah sesuai peraturan perundangan. Peningkatan dana parpol diprediksi meningkat dari sepuluh hingga 20 kali lipat.




(YDH)