Idrus Sebut Dua Isu Krusial Ganjal Pengesahan RUU Pemilu

Husen Miftahudin    •    Selasa, 20 Jun 2017 09:04 WIB
revisi uu pemilu
Idrus Sebut Dua Isu Krusial Ganjal Pengesahan RUU Pemilu
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. ANT/M Agung Rajasa.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pansus RUU Pemilu menunda pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial menjadi 10 Juli 2017 di tingkat pansus dan diparipurnakan pada 20 Juli 2017. Namun, ada dua isu krusial yang akan menghambat pengesahan RUU Pemilu tersebut.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, dua isu krusial yang bakal mengganggu pengesahan RUU Pemilu adalah sistem penghitungan suara dan alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil). Pada isu jumlah kursi per dapil, Idrus menyoroti suara fraksi yang terbelah pada opsi 3-8 dan 3-10 kursi per dapil.

"Jadi district magnitude (alokasi kursi per dapil) di setiap daerah dapil yang dulu 3-10 (kursi per dapil) kemudian ada yang mengusulkan 4-11 alalu ada 3-6. Begitu kita kembali ke 3-10, saya yakin itu yang jadi masalah," ujar Idrus di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 19 Juni 2017.

Sementara untuk sistem penghitungan suara, fraksi-fraksi bakal terbelah pada opsi sainte lague murni dan kuota hare. Idrus memandang sistem kuota hare yang digunakan pada pemilu sebelumnya tidak adil.

"Kenapa tidak adil? Kadang-kadang ada satu kursi nilainya 200.000 (suara per satu kursi terpilih). Pada dapil yang sama, 15.000 (suara) pun dapat," ketusnya.

Fraksi Golkar teguh pada sistem sainte lague murni, di mana untuk memperebutkan satu kursi yang terpilih memiliki jumlah suara yang seimbang dengan kursi di dapil lainnya.

"Itu lebih adil lah, nanti akan mengerucut ke sana. Saya punya keyakinan nanti teman-teman akan memahami semua," pungkas Idrus.

Seperti diketahui, ada lima isu krusial yang masih dibahas Pansus RUU Pemilu. Kelimanya adalah parliamentary threshold, presidential threshold, district magnitude, sistem pemilu, dan sistem penghitungan suara ke kursi.

Ada enam paket yang menjadi opsi terhadap isu-isu krusial itu. Opsi-opsi tersebut diambil dari pendapat setiap fraksi. Keenam paket opsi itu adalah:

Paket A
- Parliamentary threshold: 5 persen
- Presidential threshold: 20-25 persen
- District magnitude: 3-8 (3-10)
- Sistem pemilu terbuka terbatas
- Metode konversi suara Sainte Lague Murni

Paket B
- Parliamentary threshold: 5 persen
- Presidential Threshold: 20-25 persen
- District magnitude: 3-10
- Sistem pemilu terbuka
- Metoda konversi suara Kuota Hare

Paket C
- Parliamentary threshold: 4 persen
- Presidential threshold: 0 persen
- District magnitude: 3-10
- Sistem pemilu terbuka
- Metode konversi suara Kuota Hare

Paket D
- Parliamentary threshold: 4 persen
- Presidential threshold: 10-15 persen
- District magnitude: 3-10
- Sistem pemilu terbuka
- Metode konversi suara Sainte Lague Murni

Paket E
- Parliamentary threshold: 4 persen
- Presidential threshold: 10-15 persen
- District magnitude: 3-10
- Sistem pemilu terbuka
- Metode konversi suara Kuota Hare

Paket F
- Parliamentary threshold: 5 persen
- Presidential threshold: 10-15 persen
- District magnitude: 3-8
- Sistem pemilu terbuka
- Metode konversi suara Sainte Lague Murni

 


(DRI)

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

2 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan internal terhadap tujuh orang penyidi…

BERITA LAINNYA