Pemerintah Jajaki Revisi UU Ormas

Dheri Agriesta    •    Selasa, 29 Nov 2016 15:26 WIB
uu ormas
Pemerintah Jajaki Revisi UU Ormas
Massa dari berbagai ormas Islam meminta pemerintah membubarkan Ahmadiyah, Jumat 18 Februari 2011. Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah sedang membahas kemungkinan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Pemerintah tengah mengkaji apakah aturan yang berlaku masih sesuai dengan keadaan saat ini.

"Kalau belum (sesuai), memang ini kami coba masukkan ke revisi," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Sudarmo di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Di Indonesia diperkirakan ada lebih dari 250 ribu ormas. Sudarmo menambahkan, pemerintah kesulitan mendata ormas yang tak terdaftar karena aktivitas mereka tertutup.

Aktivitas ormas yang tak terdaftar cenderung bertentangan dengan undang-undang. Atas dasar itu, pemerintah melakukan pendalaman dan menyiapkan payung hukum untuk menindak ormas yang melanggar aturan.

Pemerintah, kata Sudarmo, sedang menyiapkan perbaikan di beberapa poin Undang-Undang tentang Ormas untuk menindak ormas yang selalu membuat kegaduhan. "Atau ormas yan bertentangan dengan Pancasila," kata Sudarmo.

Meski begitu, Sudarmo mengaku, belum mengidentifikasi ormas yang dianggap melanggar dan anti-Pancasila. Kata dia, pemerintah mengantisipasi dengan menyiapkan payung hukum untuk penindakan.

Dorongan agar pemerintah membubarkan ormas kembali muncul setelah aksi massa Jumat 4 November. Di change.org, misalnya, muncul petisi agar pemerintah membubarkan Front Pembela Islam. Petisi ini mendapat dukungan 34.261.

Suara yang meminta pemerintah membubarkan ormas yang tak sejalan dengan ideologi Indonesia juga lantang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. "Organisasi-organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan empat pilar, bubarkan Pak," Ketua PBNU Said Aqil di depan Presiden, Kamis pekan lalu.

Klik: Mendagri Akui Sulit Bubarkan Ormas


(TRK)