Polemik Penenggelaman Kapal Diminta Segera Diakhiri

Ilham wibowo    •    Kamis, 11 Jan 2018 12:03 WIB
penenggelaman kapal
Polemik Penenggelaman Kapal Diminta Segera Diakhiri
Ilustrasi--Antara/Joko Sulistyo

Jakarta: Polemik terkait penenggelaman kapal antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diminta segera diakhiri. Sebab, dampak polemik tersebut dinilai bakal berefek pada citra pemerintah. 

"Disamping dapat menimbulkan kegaduhan juga dapat dinilai sebagai bentuk kelemahan koordinasi antar kementerian dalam  pelaksanaan penegakan hukum di Indinesia," kata Anggota Komisi IV DPR Zainut Tauhid Saadi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018. 

Zainut menilai, sangat tidak elok mempertontonkan perbedaan pandangan kepada publik dalam masalah penegakan hukum. Terlebih, subjek hukum yang dilakukan ialah terhadap kapal asing (WNA). 

"Polemik tersebut tidak perlu terjadi. Bisa ditafsirkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam upaya penegakan hukum," ujarnya. 

Baca: Satgas IUU Fishing: Opsi Penenggelaman Kapal Paling Tepat

 
Ia menjelaskan, pembakaran dan atau penenggelaman kapal saat ini sebagai upaya penegakan hukum sudah sesuai dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 

Selain itu, supaya efek jera bagi kapal asing teng mencuri ikan di perairan Indonesia juga diatur dalam Pasal 76A. Isi pasal berbunyi, benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Baca: Presiden pun tak Bisa Larang Susi Tenggelamkan Kapal
 
Meski demikian, lanjut Zainut, pembakaran atau penenggelaman kapal tersebut bukan satu-satunya bentuk hukuman yang dapat diterapkan. Hakim pengadilan juga bisa menggunakan Pasal 76C (1) yang isinya berbunyi, benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara". Atau Pasal 76C ayat (5) yakni, benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan. 

Menurut Zainut, perbedaan pendapat terebut sedianya membawa kebaikan untuk Tanah Air. Upaya penegakan hukum, kata dia, dinilai berbeda dengan upaya peningkatan produksi. 

"Untuk penegakan hukum sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk law enforcement untuk menjaga kedaulatan laut kita," ucapnya. 

Menurutnya, seharusnya Luhut lebih mengkritisi kebijakan KKP yang justru banyak menghambat sektor produksi perikanan. Yaitu berbagai peraturan menteri KP. "Selama ini banyak menimbulkan kontroversi," tandasnya. 



(YDH)