Alasan Harus Ada Aturan Tunggal Pengadaan Senjata

Dheri Agriesta    •    Jumat, 13 Oct 2017 15:06 WIB
senjata ilegal
Alasan Harus Ada Aturan Tunggal Pengadaan Senjata
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto. Foto: Antara/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah hendak membuat aturan tunggal dalam pengadaan senjata oleh instansi militer dan nonmiliter. Aturan yang sudah ada sejak 1948 hingga 2017 dinilai terlalu banyak dan menimbulkan friksi antarinstansi yang menggunakan senjata.

Wiranto menilai kegaduhan yang terjadi akibat pembelian senjata beberapa waktu terakhir karena banyaknya aturan yang menjadi acuan.

"Kalau setiap instansi acuannya berbeda maka nanti output-nya berbeda," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 13 Oktober 2017.

Wiranto sudah mengumpulkan seluruh instansi terkait yang berhubungan dengan masalah ini. Mereka pun sepakat menerbitkan kebijakan tunggal yang komprehensif mengatur penataan pembelian dan penggunaan senjata api.

Aturan itu akan menjadi acuan seluruh instansi terkait mulai dari TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Wiranto menilai tindakan ini efektif untuk mencegah kegaduhan pembelian senjata.

"Supaya tidak ada friksi lagi, tidak ada salah pengertian, dan tidak perlu diributkan karena sesuatu itu harus berubah," kata dia.

Baca: BPK Analisa Pembelian Senjata

Wiranto menegaskan sebuah aturan harus sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Jika kondisi dan situasi berubah, pemerintah harus menyesuaikan aturan yang dinilai tak lagi sesuai.

"Jadi, ini bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Harus kita lakukan. Tunggu saja," kata Wiranto.

Polemik dugaan pembelian senjata ilegal muncul dalam rekaman pernyataan Gatot saat berbicara di acara silaturahmi purnawirawan dan perwira aktif TNI medio September lalu. Gatot menyebut ada institusi tertentu membeli 5.000 pucuk senjata. Gatot mengatakan pembelian itu mencatut nama Presiden Joko Widodo.




(UWA)