Masyarakat Berhak Menggugat Perppu Lewat Pengadilan

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 14 Jul 2017 12:57 WIB
perppu pembubaran ormas
Masyarakat Berhak Menggugat Perppu Lewat Pengadilan
Wiranto. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Tudingan bahwa pemerintah bisa otoriter dengan memanfaatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas sangat tidak berdasar. Masyarakat berhak menggugat ke pengadilan bila peraturan ini membatasi kebebasan dalam demokrasi.

"Karena kalau nanti ada yang benar menyimpang, ormas masih berhak untuk menggugat di peradilan. Apa itu tidak demokratis?" kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.

Wiranto menegaskan, pemerintah membuka pintu demokrasi seluas-luasnya, terutama bagi masyarakat yang ingin berserikat, menyatakan pendapat. Tapi bukan kebebasan tanpa batasan.

Ada koridor hukum yang harus dipatuhi. Pemerintah menggunakan regulasi secara bijak untuk mengatur serta memberdayakan ormas.

"Tolong ini dipahami betul, jangan dibalik-balik bahwa pemerintah seakan-akan menghabisi ormas Islam. Tidak," tegas Wiranto.



Menurutnya, sejak awal sosialisasi Perppu, pemerintah menegaskan tak ada tendensi terhadap ormas tertentu, apalagi ormas Islam. Perppu ini adalah upaya pemerintah menjaga negara dari kemungkinan perpecahan, akibat ormas yang tak sejalan dengan Pancasila.

"Supaya tidak muncul lagi hal-hal yang justru membuat masyarakat menjadi bingung," pungkasnya.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan prinsip berdemokrasi sudah diatur dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. "Artinya Perppu ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan penggembosan demokrasi," katanya.

Soedarmo menyebut Perppu ini untuk menutup celah di UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ormas tertentu memanfaatkan celah untuk mengembangkan dan mengajarkan paham dan aliran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Maka ke depan ini kan memang perlu disempurnakan. Penyempurnaan itu melalui Perppu ini," tegas Soedarmo.

Ormas yang tidak setuju dengan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 antara lain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam. Sebab, dengan Perppu ini, pembubaran ormas akan semakin mudah.

 


(TRK)