Debat Presidential Threshold Dianggap Mengerdilkan Partai Kecil

Achmad Zulfikar Fazli    •    Sabtu, 20 May 2017 13:37 WIB
revisi uu pemilu
Debat <i>Presidential Threshold</i> Dianggap Mengerdilkan Partai Kecil
Margarito Kamis (tengah) Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Perdebatan masalah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di Pemilihan Presiden 2019 dinilai sebagai fenomena kapitalis. Partai politik yang ingin presidential threshold besar dianggap mencoba mengkerdilkan partai kecil.

"Ini mencerminkan suatu yang radoming. Ini betul-betul fenomena kapitalis, real politik. Ini juga mencerminkan ada kekerdilan. Kenapa sih kok muter-muter," kata pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Mei 2017.

Ia mencontohkan pemilu presiden di Perancis yang bisa memunculkan 11 calon presiden. Menurut dia, sistem pemilu tersebut justru akan memunculkan pertarungan politik yang nyata.

Karena itu, Margarito menilai partai yang mengajukan presidential threshold besar seperti mencoba melokalisasi partai lain ikut memajukan calon alternatif. Ia meminta kepada partai politik tersebut agar berhenti mengajukan presidential threshold besar dengan 20% kursi di parlemen atau 25% suara.

Ia meminta partai politik jangan menjadikan konsolidasi pematangan berdemokrasi untuk alasan meningkatkan presidential threshold. Sebab, kata dia, alasan itu justru malah akan memecah belah bangsa dan memunculkan kelompok-kelompok tertentu.

"Yang bicara PT 3%, 5%, atau 20%, bilang saja Anda penakut, alasannya mengada-ngada," kata dia.

Ambang batas pencalonan presiden di Pemilihan Presiden 2019 masih menjadi perdebatan sengit di parlemen. Masih belum ada kata sepakat soal apakah ambang batas perlu ada atau tidak. Kalau pun ada, perdebatan akan berlangsung pada berapa persentase yang cocok.

Saat ini sudah muncul empat kubu besar di DPR RI soal presidential threshold. Mulai dari menghapus angka ambang batas hingga ke menyetel batas tertinggi.

Penghapusan presidential threshold didukung Partai Gerindra, PAN, Hanura, dan Demokrat. Alasan keempat partai itu, ambang batas mubazir karena pelaksanaan pilpres serentak dengan pemilihan umum anggota legislatif.

Sementara itu, PKB berpendapat presidential threshold cukup mengikuti parlementary threshold atau memperoleh dukungan 3% suara. Partai yang sudah masuk parlemen otomatis bisa mengajukan calon presiden.

Di kubu lain, yakni Golkar, NasDem, PKS, dan PDI Perjuangan justru tetap mengusulkan presidential threshold di angka 20% kursi atau 25% suara seperti di Pilpres 2014. Dengan begitu, presiden terpilih mendapat dukungan kuat dari parlemen dan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.




(UWA)

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

8 hours Ago

KPK kembali memeriksa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Irman diperiksa sebagai saksi un…

BERITA LAINNYA