Negara Amerika Latin Minta Indonesia Hapus Pasal Penodaan Agama

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 18 May 2017 12:35 WIB
kasus hukum ahok
Negara Amerika Latin Minta Indonesia Hapus Pasal Penodaan Agama
Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib. Foto: MTVN/M Rodhi Aulia.

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah negara dari Amerika latin meminta Pemerintah Indonesia menghapus Pasal 156 dan 156a yang mengatur tentang penodaan agama. Permintaan itu muncul saat Indonesia mengikuti pembahasan laporan HAM di Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss, pada 5 Mei lalu.
 
"Ada yang langsung minta 156, 156a, dihapus. Kebanyakan dari negara-negara Afrika Amerika Latin," kata Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 18 Mei 2017.
 
Hasan menjelaskan, dalam pertemuan itu Indonesia menyampaikan laporan 20 halaman tentang perkembangan, promosi dan proteksi HAM di Indonesia. Hasilnya, Indonesia mendapat 225 rekomendasi. Jumlah rekomendasi itu dinilai masih wajar.
 
"Mayoritas rekomendasi mengharapkan Indonesia melanjutkan dan meningkatkan apa yang sudah dilakukan, sehingga menunjukkan adanya pengakuan terhadap kemajuan promosi dan proteksi HAM di Indonesia," katanya.
 
Hasan mengatakan, pertemuan itu dihadiri 101 negara dan mayoritas memberikan apresiasi terhadap upaya Indonesia menjunjung tinggi HAM.
 
"Dari 225 itu, 150 secara langsung kita sampaikan kita terima. Itu berkaitan dengan hak anak dan perempuan, disabilitas dan pendidikan," ujar dia.
 
Sebanyak 75 rekomendasi lainnya masih dipertimbangkan, isinya terkait permintaan ratifikasi instrumen HAM, orientasi seksual, penghapusan hukuman mati, toleransi beragama dan kebebasan berekspresi.
 
Semua akan dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan terkait. Delegasi Indonesia tidak mau gegabah menerima begitu saja rekomendasi tersebut.
 
Hasan menegaskan, Indonesia belum menjawab rekomendasi tersebut. "Yang 75 (rekomendasi) itu harus dibawa ke Jakarta. Dibahas lebih lanjut. Kalau kita bicara ratifikasi, kan bukan hanya eksekutif, legislatif juga harus terlibat," kata Hasan.
 
Kemudian masalah hukuman mati yang diminta dihapuskan, moratorium, atau moratorium menuju penghapusan. Hasan mengaku permintaan ini tidak banyak.
 
Terkait orientasi seksual LGBT, rekomendasinya pencegahan diskriminasi, legalisasi LGBT. Terdapat sekitar 15 rekomendasi tentang ini.
 
"Kita saat ini (di Kemenkumham) sedang membahas apa yang akan kita tanggapi terhadap yang 75 ini. Tanggapan akhir kita akan disampaikan di sidang Dewan HAM yang akan berlangsung September," ucap dia.
 
Hasan menambahkan, pihaknya ingin melihat dinamika dalam negeri untuk memberikan tanggapan 75 rekomendasi tersebut. Kamis ini, pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan lembaga nasional HAM, organisasi masyarakat Madari dan media.
 
Hasan mengungkapkan, saat pertemuan 2012 pihaknya mendapat 180 rekomendasi dari 78 negara. Sebanyak 144 langsung diterima dan 36 dibawa pulang ke Jakarta.
 
"Kembali lagi kita terima 6. Jadi 150 yang kita terima. Yang lain tidak bisa kita terima karena tidak mungkin melaksanakannya. Rekomendasi yang diterima akan dipantau oleh negara-negara itu," beber dia.
 
Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Mualimin Abdi menegaskan, secara keseluruhan terdapat kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia sejak 2012. Mayoritas negara memberikan apresiasi terhadap kemajuan ini.
 


(FZN)