Parpol dan Ormas Punya Tugas Merekatkan Ikatan Kebangsaan

Husen Miftahudin    •    Kamis, 18 May 2017 19:30 WIB
kebangsaan
Parpol dan Ormas Punya Tugas Merekatkan Ikatan Kebangsaan
Komaruddin Hidayat. Foto: Dokumen MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo diharapkan segera bertindak mengatasi gejala dan konflik berbau SARA yang terjadi akhir-akhir ini. Sebagai kepala negara, Jokowi harus segera menurunkan anak buah untuk mendinginkan suasana di masyarakat.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Komaruddin Hidayat mengatakan peran merekatkan kembali ikatan kebangsaan tak hanya dibebankan kepada Jokowi seorang. Partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) juga punya andil dalam hal ini.

"Perannya harus terbagi-bagi, kan ada Menag (Menteri Agama), Mendagri (Menteri Dalam Negeri), gubernur dan jajarannya. Setelah itu kemudian pemerintah meminta tindakan antisipasi dari para ormas dan parpol," Komaruddin menjelaskan kepada Metrotvnews.com, Jakarta Kamis 18 Mei 2017.

Kelahiran parpol, kata dia, demi memajukan demokrasi dan menyejahterakan rakyat. "Dulu kan janjinya (lahirnya parpol) kan itu. Nah, sekarang itu ditagih," tegas dia.

Bila parpol dan ormas ogah menepati janji, pemerintah diharap tak segan mengambil tindakan tegas. Apalagi bila ikatan kebangsaan yang robek merupakan ulah dari ormas atau parpol.

"Kalau parpol dan ormas yang buat ribut, diingatkan dan ambil tindakan yang tegas," jelas Komaruddin.

Sekadar gambaran, robeknya tenunan kebangsaan muncul taktaka kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bergulir hingga adanya vonis penjara selama dua tahun oleh Majelis Hakim . Aksi saling demo antara pendukung dan kontra Ahok menjalar ke beberapa daerah, tak hanya Ibu Kota.

Di Manado, Sulawesi Utara, ratusan masyarakat menolak kedatangan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Fahri dianggap berperan besar dalam sikap-sikap intoleran yang terjadi di Indonesia.

Demo berbau SARA juga terjadi di Aceh yang menolak kehadiran Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis. Aksi digelar terkait video pidato politik Cornelis yang dianggap provokatif terhadap ulama. Cornelis juga diduga melakukan pengusiran dan pemulangan paksa terhadap seorang ulama Front Pembela Islam (FPI).



(SCI)