Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan siapa pun warga negara Indonesia memiliki hak untuk berbicara, berserikat, dan mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan. Namun, semuanya harus taat dan berada dalam koridor hukum.
"Jika melanggar hukum, anti-Pancasila, merusak tatanan, ya pasti kita gebuk," kata Presiden saat bersilaturahmi dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Rabu 17 Mei 2017.
Kepala Negara melihat energi bangsa sudah banyak terkuras untuk hal-hal yang tidak substansial dan jauh dari kepentingan rakyat.
"Sekarang ini begitu mudah orang melemparkan isu-isu yang menjurus ke fitnah. Seperti komunis lah. Saya dibilang komunis. Lha wong waktu PKI hidup saya masih lima tahun. Bagaimana mungkin saya dikaitkan dengan PKI? Lalu dicari-cari lagi, mungkin ayah saya. Nggak ketemu. Mungkin ibu saya. Nggak benar juga. Lalu saya dianggap prokomunis. Kalau memang benar komunis bangkit, ya kita gebuk saja. Kan organisasi terlarang," terang Jokowi.
Presiden menyayangkan energi bangsa ini terkuras habis untuk memfokuskan pada hal-hal yang tidak perlu. "Padahal, di belahan negara lain, orang sudah membicarakan pengelolaan ruang angkasa, alat transportasi berteknologi tinggi, serta temuan-temuan penting. Sedangkan sebagian kita sibuk membicarakan sesuatu yang tidak ada fakta dan relevansinya di masyarakat."
"Jangan sedikit-sedikit demo untuk hal-hal yang nggak perlu didemo. Daripada begitu, kita fokuskan ke sesuatu yang lebih produktif seperti bagaimana mengajari nelayan untuk bisa menangkap ikan dengan cara yang tidak merusak lingkungan," kata Jokowi di depan 30 pemimpin redaksi media online, televisi, dan cetak tersebut.
Ketika ditanya apakah penggunaan kata 'gebuk' pas digunakan, Presiden menyatakan, "Nanti kalau pakai kata jewer nggak tegas. Ya, nggak apa-apa memang kita tegas untuk siapa pun yang melanggar hukum, anti-Pancasila ya kita gebuk."
Penggunaan kata 'gebuk' terakhir kali dipakai Presiden Kedua RI Soeharto pada dua dasawarsa yang lalu. Ketika itu, Soeharto menyatakan siap menggebuk siapa saja yang bertindak inkonstitusional, terutama pihak-pihak yang coba mengganti kekuasaan yang sah.
(UWA)
Pancasila mesti dijaga sebagai ideologi masyarakat di Tanah Air.
Tangerang: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yakin Indonesia tidak akan bubar pada 2030 seperti yang…
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap masyarakat terididik berpikir optimistis untuk kemajuan b…
Partai Gerindra diminta mengedepankan semangat optimisme dan bijak mengeluarkan pendapat.
Pertemuan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyiratkan pentingnya menjaga persatuan.
Pernyataan ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya diksi yang mengutip novel Ghost Fleet.
Hasil lembaga riset internasional, McKinsey Global Institute yang memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia paling stabi…
Secara proyeksi, ekonomi Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia karena populasi milenial…
Data yang berasal dari novel disebut tak bisa dijadikan pegangan untuk mengkritik pemerintahan.
Indonesia sebenarnya memang rapuh, tapi mampu melewati 72 tahun sejak 1945.
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung akibat luka atau peradangan.
"Bukan Tiongkok yang menyerang kita. Tapi, kita yang menyerang Tiongkok," tukas Hanif.
Fadli tak puas dengan sejumlah hasil survei.
Gerindra memang berkomitmen mendukung Prabowo.
Ini untuk menjawab keluhan pengemudi ojek daring yang mendemo DPR.
Perpres TKA dianggap melanggar undang-undang.
Beleid itu fokus pada prosedur penggunaan pekerja asing yang lebih efisien.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menduga ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menghalang-halangi Prabowo Subianto menja…
Elektabilitas Joko Widodo dinilai bakal melorot.
Roy disentil.
Ruslan dinilai telah bertindak tidak terpuji berdebat dengan polisi saat operasi tertib lalu lintas.
KPK yakin vonis hakim sesuai tuntutan.