Presiden: Yang Anti-Pancasila Pasti Kita Gebuk

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan siapa pun warga negara Indonesia memiliki hak untuk berbicara, berserikat, dan mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan. Namun, semuanya harus taat dan berada dalam koridor hukum.

"Jika melanggar hukum, anti-Pancasila, merusak tatanan, ya pasti kita gebuk," kata Presiden saat bersilaturahmi dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Rabu 17 Mei 2017.

Kepala Negara melihat energi bangsa sudah banyak terkuras untuk hal-hal yang tidak substansial dan jauh dari kepentingan rakyat.

"Sekarang ini begitu mudah orang melemparkan isu-isu yang menjurus ke fitnah. Seperti komunis lah. Saya dibilang komunis. Lha wong waktu PKI hidup saya masih lima tahun. Bagaimana mungkin saya dikaitkan dengan PKI? Lalu dicari-cari lagi, mungkin ayah saya. Nggak ketemu. Mungkin ibu saya. Nggak benar juga. Lalu saya dianggap prokomunis. Kalau memang benar komunis bangkit, ya kita gebuk saja. Kan organisasi terlarang," terang Jokowi.

Presiden menyayangkan energi bangsa ini terkuras habis untuk memfokuskan pada hal-hal yang tidak perlu. "Padahal, di belahan negara lain, orang sudah membicarakan pengelolaan ruang angkasa, alat transportasi berteknologi tinggi, serta temuan-temuan penting. Sedangkan sebagian kita sibuk membicarakan sesuatu yang tidak ada fakta dan relevansinya di masyarakat."

"Jangan sedikit-sedikit demo untuk hal-hal yang nggak perlu didemo. Daripada begitu, kita fokuskan ke sesuatu yang lebih produktif seperti bagaimana mengajari nelayan untuk bisa menangkap ikan dengan cara yang tidak merusak lingkungan," kata Jokowi di depan 30 pemimpin redaksi media online, televisi, dan cetak tersebut.

Ketika ditanya apakah penggunaan kata 'gebuk' pas digunakan, Presiden menyatakan, "Nanti kalau pakai kata jewer nggak tegas. Ya, nggak apa-apa memang kita tegas untuk siapa pun yang melanggar hukum, anti-Pancasila ya kita gebuk."

Penggunaan kata 'gebuk' terakhir kali dipakai Presiden Kedua RI Soeharto pada dua dasawarsa yang lalu. Ketika itu, Soeharto menyatakan siap menggebuk siapa saja yang bertindak inkonstitusional, terutama pihak-pihak yang coba mengganti kekuasaan yang sah.




(UWA)