Putusan MK soal Ambang Batas Presiden Dinilai tak Logis

Faisal Abdalla    •    Kamis, 11 Jan 2018 18:05 WIB
revisi uu pemilu
Putusan MK soal Ambang Batas Presiden Dinilai tak Logis
Sidang pembacaan putusan tentang gugatan UU Pemilu - Medcom.id/Faisal Abdalla.

Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan terhadap pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 terkait ambang batas presiden (presidential threshold). Titi menilai keputusan MK tak logis. 

"Kalau dilihat dari putusan yang menguji soal ambang batas pencalonan presiden, kami selaku pemohon melihat bahwa sebetulnya MK sendiri tidak yakin dengan keputusannya. Karena logika yang dibangun jauh dari logika UUD 1945," ujar Titi di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis, 11 Januari 2018. 

Titi mengatakan dalam pertimbangannya, argumen MK tidak fokus pada alasan konstitusional terkait penggunaan ambang batas presiden sebesar 20 persen. Termasuk soal penggunaan hasil Pemilu 2014 dalam pencalonan presiden untuk Pemilu 2019. 

"MK sama sekali tidak menyentuh soal rasionalitas dan relevansi ambang batas pencalonan presiden berkaitan dengan keberadaan pasal 6A UUD 1945, termasuk penggunaan suara atau kursi dari hasil pemilu sebelumnya," beber Titi. 

Sebaliknya, Titi menilai logika MK dalam memutuskan perkara ini melompat-lompat. Selain itu alasan MK yang menilai penggunaan ambang batas presiden untuk memperkuat sistem presidensial juga tidak terlalu kuat. 

"Bagaimana mungkin kita memperkuat sistem presidensial dengan merujuk pada pemilu terdahulu. Jadi ini yang tidak bisa diyakinkan oleh MK berkaitan dengan ambang batas presiden. MK terlihat sangat memaksaan argumennya," tukas Titi. 

Meski begitu, pihaknya menghormati putusan MK. Namun ia tetap tidak bisa menerima logika yang digunakan MK dalam memutus perkara tersebut. 

"Kami tentu menghormati keputusan MK.  Namun perlu kami garisbawahi bahwa logika MK dalam memutus pasal 222 tidak bisa kami terima secara logis dan terkesan MK memaksakan keputusan yang mereka buat hari ini," ujar Titi. 

Perludem menjadi salah satu pihak yang menggugat MK terkait ambang batas presiden 20 persen. Ambang batas 20 persen dinilai sudah dipakai pada Pemilu 2014 dan tak relevan dipakai pada Pemilu 2019.
 


(REN)