Tujuh Parpol Gugat KPU ke Bawaslu

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 29 Dec 2017 18:42 WIB
partai politik
Tujuh Parpol Gugat KPU ke Bawaslu
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Koordinator Divisi Pengawasan Sosialisasi Mochammad Afifudin (tengah) bersama Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar (kanan) dan Tim Asistensi Bawaslu Muhammad Zaid (kiri). MI/Adam Dwi

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerima seluruh gugatan dari tujuh partai politik (parpol) yang tak lolos verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) 24 Desember 2017. Parpol itu menyoal hasil penelitian perbaikan administrasi calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 oleh KPU.

"Tujuh parpol sudah resmi mendaftarkan gugatan ke Bawaslu. Namun permohonan belum lengkap," ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Desember 2017.

Rekap pendaftaran gugatan hari ini dimulai Partai Indonesia Kerja (PIKA) disusul secara berurutan oleh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Bhineka Indonesia (PBI), dan Partai Idaman. Pada pukul 17.15 WIB Parsindo, Partai Rakyat, dan Partai Republik, menyusul.

Fritz menyebut, seluruh partai yang melayangkan gugatan hanya sebatas mendaftarkan permohonan. Sebab, ada berkas yang belum lengkap dari gugatan mereka. Bawaslu meminta sejumlah berkas seperti obyek gugatan dan bukti penguat mayoritas tak disertakan.

"Beberapa parpol juga lupa memasukkan objek sengketanya, yakni keputusan KPU yang mengumumkan dua parpol lolos ke tahap verifikasi faktual dan tujuh parpol lain tidak lolos ke tahap verifikasi faktual," imbuh Fritz.  

Meski demikian, Bawaslu membuka ruang untuk melengkapi berkas. Ada waktu hingga 4 Januari 2018 bagi ketujuh partai itu. Untuk diketahui, putusan KPU menyatakan hanya ada dua parpol yakni PBB dan PKPI yang bisa menjalani verifikasi faktual bersama 12 partai lainnya.

Adapun tujuh partai yang belum bisa melanjutkan ke tahap verifikasi faktual yakni Partai Idaman, PBI,  PIKA,  PPPI,  Partai Republik,  Partai Rakyat dan Parsindo.


(DRI)