PPP Romi Bantah Pengambilalihan Sekretariat Dilakukan Paksa

Antara    •    Rabu, 13 Dec 2017 11:34 WIB
ppp
PPP Romi Bantah Pengambilalihan Sekretariat Dilakukan Paksa
Ilustrasi--PPP kubu Romy saat konferensi pers pengambilalihan DPP PPP--Medco.id/M. Rodhi Aulia.

Jakarta: Wakil Ketua Departemen Pemuda DPP PPP Muktamar Pondok Gede, Aji Tanjung, atau kubu Romahurmuziy/Romi, membantah pengambilalihan sekretariat DPP PPP di Jalan Diponegoro dilakukan secara paksa. Pihaknya masuk sekretariat DPP PPP tanpa ada gesekan sedikit pun. 

"Tudingan Sudarto (Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Muktamar Jakarta) bahwa pengambilalihan DPP PPP secara paksa oleh pengurus PPP hasil Muktamar Pondok Gede merupakan fitnah yang tidak berdasar," kata Aji Tanjung dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017.

Penempatan kembali sekretariat tersebut karena tidak ada dasar hukum apa pun bagi Djan Faridz untuk menempati sekretariat yang dikuasai secara ilegal sejak 2014. Aji menjelaskan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 79 tahun 2017 sudah membatalkan kemenangan Djan Faridz dan putusan Kasasi nomor 514 tahun 2017 juga menolak gugatan Djan Faridz.

Dia menilai pihak-pihak yang memfitnah sebaiknya belajar hukum dahulu, sehingga sebaiknya harus introspeksi diri. "Bahkan mereka pun sudah tidak solid, Dimyati yang menjadi sekjen pun sudah terdaftar sebagai caleg PKS," imbuhnya.

Baca: Kubu Romy Ambil Alih Kantor DPP PPP

 
Aji juga mendengar kabar pihak Djan hendak mengerahkan preman untuk menyerbu sekretariat DPP PPP yang saat ini dijaga Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) dan Angkatan Muda Ka'bah (AMK). Sehingga kalau itu dilakukan maka akan berhadapan dengan kader PPP se-Indonesia.



Sebelumnya, pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menyayangkan PPP kubu Romahurmuziy yang mengklaim dan melakukan pengambilalihan sekretariat DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Muktamar Jakarta, Sudarto, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, mengatakan, aksi Romy itu ilegal karena jika mengacu keputusan hukum Mahkamah Agung (MA), PPP kubu Djan Faridz yang berhak menempati sekretariat DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

"Tindakan ilegal yang melawan hukum karena mengambil hak kami karena kami yang berhak menempati kantor. Kami sudah menempati kantor itu dari 2014 padahal kami punya keputusan hukum tetap dari MA," ujar Sudarto, menanggapi pernyataan Romy yang akan menggunakan sekretariat DPP PPP itu dalam persiapan Pemilu PPP Muktamar Pondok Gede.


(YDH)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA