RKUHP Dinilai Membuka Ruang Kriminaliasi

Dian Ihsan Siregar    •    Minggu, 11 Feb 2018 17:03 WIB
ruu kuhppresiden jokowi
RKUHP Dinilai Membuka Ruang Kriminaliasi
Presiden Joko Widodo (MI/Panca Syurkani).

Jakarta: Presiden Jokowi diminta berhati-hati‎ terkait pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). RKUHP dinilai membuka ruang kriminalisasi melebihi KUHP.

"RKUHP sangat membuka ruang kriminalisasi, nantinya melebihi KHUP produk kolonial atau bisa disebut over kriminalisasi," kata peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu saat konferensi pers mengenai 'Tolak RKUHP Rasa Kolonialisme' di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2018.

Baca: Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Dinilai Bermakna Lentur

Erasmus mengaku, RKUHP menghambat proses reformasi peradilan, karena memuat sejumlah kriminalisasi baru dan ancaman pidana yang sangat tinggi yang dapat menjaring lebih banyak orang ke dalam proses peradilan.

RKUHP, menurut Erasmus, memuat 1.251 perbuatan pidana, 1.198 di antaranya diancam dengan pidana penjara.‎ Maka, kebijakan ini akan semakin membebani permasalahan lembaga pemasyarakatan yang kekurangan kapasitas (overcrowd).

"Maka lembaga lapas akan kekurangan kapasitas, bila banyak orang yang kena hukuman pidana penjara.‎ Itu yang ditakutkan, jika disahkan RKUHP," tegas Erasmus.

Lalu, lanjut Erasmus, bila RKUHP disahkan oleh DPR, maka dampaknya sangat negatif bagi pemerintahan Jokowi. ‎Nantinya, kepemimpinan Jokowi dianggap sebagai rezim membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi.

"Tidak terwujudnya reformasi penegakan hukum, tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja tidak akan terjadi revolusi mental yang merupakan salah satu tujuan Jokowi," pungkas Erasmus.


(DEN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA