Pilakada Serentak 2017

Idrus Marham Bela Nusron di Tim Pemenangan Ahok

Al Abrar    •    Selasa, 20 Sep 2016 18:54 WIB
pilgub dki 2017
Idrus Marham Bela Nusron di Tim Pemenangan Ahok
Idrus Marham--Antara/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham membela rekan sejawatnya di Partai Golkar Nusron Wahid. Nusron diminta mundur dari jabatannya sebagai kepala BNP2TKI, lataran dia juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan petahana Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama di Pilkada DKI.

Idrus mengatakan, tak masalah jika Nusron sibuk mengurusi tim pemenangan Ahok. Asalkan, katanya, tidak mengganggu kinerjanya di BNP2TKI.

"Maksud saya ini kadang-kadang sering dikait-kaitkan seperti itu, yang penting kan bisa melakukan peran itu secara bagus dan baik," kata Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Menurut Idrus, kerja Nusron di BNP2TKI sejauh ini tidak ada yang terganggu. Di dalam pengurusan pemenangan Ahok pun, kata Idrus, Nusron hanya mengatur dan mengawasi jajarannya di lapangan.

"Tidak menggangu, dan kalau ada tim, tinggal bagaimana mengatur, pembagian tugas, delegasi, wewenang, bagaimana membentuk komandan lapangan, bagaimana di daerah-daerah," klaim Idrus.


Kepala BNP2TKI Nusron Wahid (kiri). Foto: Antara/Teresia May.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Nusron Wahid mundur dari jabatan sebagai Kepala BNP2TKI. Pasalnya, Nusron aktif sebagai Ketua Tim Pemenangan salah satu pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Nusron Wahid adalah pejabat negara. Digaji oleh uang rakyat dan harus fokus dengan tugasnya mengurus persoalan TKI," kata Fadli dalam siaran persnya, Selasa siang.

Fadli menilai Nusron telah melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Khususnya Pasal 71 yang menyatakan, pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Menurut Fadli, Nusron harus memilih salah satu. Apakah tetap menjadi Kepala BNP2TKI atau menjadi Ketua Tim Pemenangan Ahok di Pilkada.

"Itu hak yang bersangkutan," ucap dia.

Wakil Ketua Umum Gerindra ini juga mendesak Presiden Jokowi agar konsisten dengan komitmennya bahwa tidak ada pembantunya yang merangkap jabatan. Fadli khawatir Nusron menyalahgunakan jabatan negara untuk kepentingan politik pragmatis.

"Keterlibatan Nusron dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 sebagai ketua tim pemenangan, selain akan menjadikan kinerjanya sebagai pejabat negara tidak maksimal, juga berpotensi abuse of power," ucap dia.


(AZF)

Video /