Kemenag Terus Pantau Kegiatan Ormas

Dheri Agriesta    •    Rabu, 30 Nov 2016 12:56 WIB
uu ormas
Kemenag Terus Pantau Kegiatan Ormas
Lukman Hakim Saifuddin. Antara Foto/Indrianto Eko

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah berencana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Revisi ini diharapkan mempermudah pemberian sanksi terhadap ormas yang melanggar dan berpaham anti-Pancasila.

Menteri Agama Lukman Saifudin mengatakan, ormas yang menganut paham bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi tidak boleh hidup di Indonesia. "Semua ormas harus tunduk pada aturan main bersama yang disepakati," kata Lukman di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Pemerintah terus mendalami jumlah dan kegiatan yang dilakukan ormas di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada lebih dari 250 ribu ormas di seluruh daerah, baik yang terdaftar maupun tidak.

Lukman menambahkan, Kementerian Agama juga memiliki data ormas keagamaan. Kementerian Agama terus mendalami aktivitas dan paham yang disebarkan oleh ormas tersebut.

"Terus kita pantau, kami dalami apakah ada ideologi pemahaman dan tindakan yang jelas-jelas dan nyata bertentangan dengan Pancasila," jelas Lukman.

Revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2013 disiapkan agar pemerintah bisa menindak ormas yang kerap berbuat onar dan mengusung paham anti-Pancasila. Pemerintah pun akan melihat segala faktor sebelum menilai sebuah ormas anti-Pancasila.


(TRK)