Bahas 32 Raperda 2017, DPRD dan Pemprov DKI Gelar Rapat Paripurna

Nur Azizah    •    Selasa, 29 Nov 2016 19:46 WIB
rapat paripurna
Bahas 32 Raperda 2017, DPRD dan Pemprov DKI Gelar Rapat Paripurna
Gedung DPRD DKI Jakarta. MI/ Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna. Rapat kali ini membahas pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) 2017.

Anggota Komisi E Achmad Nawawi menyampaikan, program pembentukan Raperda 2017 memuat 32 Raperda. Jumlah tersebut terdiri dari 25 Raperda usulan eksekutif dan tujuh Raperda inisiatif DPRD.

"Raperda itu akan dibahas dalam satu tahun ke depan," kata Nawawi di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Raperda program usulan eksekutif di antaranya mengenai Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, Raperda erubahan APBD tahun 2017, Raperda APBD tahun anggaran 2018, dan Raperda tentang perpasaran.

Selanjutnya, Raperda tentang perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, Raperda pengelolaan dan pengembangan Pasar Jaya, Raperda Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Jakarta, dan Perubahan atas Perda Nomer 18 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Ada juga Raperda atas Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Pajak Parkir, Raperda tentang Pengelolaan Barang Daerah, Raperda Kearsipan, Raperda Perpustakaan, dan Raperda RTRW. Selanjutnya, Raperda tentang Energi Daerah, Raperda Penyelenggaraan Perindustrian, Raperda Dana Cadangan Daerah, dan Perubahan atas Perda Noer 16 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

"Raperda yang masih diusulkan eksekutif adalah Raperda atas Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan," lanjut Nawawi.

Lalu, sambung dia, Raperda tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Raperda Perlindungan Disabilitas, Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.  Ditambah Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkaran Hidup, Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Ada juga Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dan Raperda Tata Ruang Wilayah 2030. Sementara tujuh Raperda usulan DPRD DKI Jakarta adalah Raperda Sistem Kawasan Tanpa Rokok dan Raperda Sistem Pendidikan.

"Lalu, Raperda Penyelenggaraan Beasiswa, Raperda Sistem Kesehatan, dan Fasilitas Publik untuk Perempuan," jelas Wakil Ketua Fraksi PAN itu.

Ia menambahkan, Raperda tentang Penyalahgunaan Narkoba serta Raperda CSR juga diusulkan DPRD.  Nawawi menuturkan, dengan ditetapkan program Raperda 2017, Pemprov bisa segera mempersiapkan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah serta data pendukung lainnya.

"Kami ingin, rancangan Raperda yang telah ditetapkan bisa diimplementasikan sesuai ketentuan yang ada," pungkas dia.


(SCI)