PDIP Siapkan Mantan Napi Korupsi di Pilkada Kota Bekasi

Media Indonesia    •    Selasa, 05 Dec 2017 06:59 WIB
pilkada 2018
PDIP Siapkan Mantan Napi Korupsi di Pilkada Kota Bekasi
Mochtar Muhammad. MI/Susanto

Bekasi: Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan memutuskan mengusulkan Mochtar Mohamad sebagai calon Wali Kota Bekasi dalam Pilkada Kota Bekasi 2018. Mantan napi korupsi itu dinilai paling mampu menyaingi petahana Rahmat Effendi. 

"Kenyataan bahwa hanya Mochtar Mohamad satu-satunya kandidat partai yang mewakili seluruh proses konsolidasi politik pilkada. Karena itulah, politikus senior itu kita usulkan sebagai calon tunggal dari PDIP," kata Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi Tumai dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 5 Desember 2017. 

Tumai menuturkan usulan itu akan dibawa ke DPP. Selanjutnya DPP yang memutuskan usulan itu. 

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Nico Demus Godjang menambahkan, dari hasil survei penjaringan calon, muncul nama-nama lain. Yakni Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Anim Imamudin; anggota DPRD Kota Bekasi Lilik Hariyoso dan tokoh masyarakat Engkus Prihatin. 

Namun hanya Mochtar Mohamad yang dinilai partai mampu bersaing dengan petahana. "Untuk kandidat yang lain, mohon pengertiannya," ujar Nico.

Menanggapi keputusan itu Mochtar Mohamad mengaku sudah melakukan komunikasi politik dengan semua partai. Ia optimistis bisa memenangi pilkada Kota Bekasi.

"Dengan sejumlah tokoh politik sudah bertemu, kami optimistis bisa menang sebab PDIP merupakan partai pemenang legislatif dan pernah menang dalam Pilkada Kota Bekasi 2008. Jadi, saya yakin pasti menang," Mochtar menegaskan.

Mochtar divonis bersalah dalam kasus korupsi oleh Mahkamah Agung (MA) pada Maret 2012. Ia dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan membayar denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp639 juta setelah divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung.

Sejumlah kasus korupsi membelitnya semasa menjabat Wali Kota Bekasi pada 2008-2013. Yakni  suap piala Adipura 2010, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan, dan penyalahgunaan anggaran makan-minum.
 


(REN)