KPU Desak Kemenkum HAM Mengundangkan PKPU

Siti Yona Hukmana    •    Senin, 11 Jun 2018 15:35 WIB
pemilu serentak 2019
KPU Desak Kemenkum HAM Mengundangkan PKPU
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemnkum HAM) segera mengundangkan Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan mantan koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Penundaan pengesahan PKPU membuat peluang uji materi ke Mahkamah Agung (MA) semakin dipersempit. 

"Kita mintanya Kemenkum HAM tidak semakin menunda pengundangan PKPU itu," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 11 Juni 2018.

Baca: Yasonna Tuding Cara KPU tak Baik

Menurut dia, mempersempit waktu uji materi akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ia berharap perbedaan pendapat soal PKPU bisa diselesaikan di Mahkamah Agung (MA).

"Jadi okelah sekarang kita masih berbeda pendapat, tapi itu nanti kita selesaikan di forum konstitusi yang telah disediakan oleh tata aturan pengundangan kita, yakni forum uji materi MA," ungkap dia. 

Menurut dia, berpolemik di luar forum konstitusi tak produktif dan bukan menyelesaikan masalah. Ia memastikan KPU juga akan menerima apa pun keputusan MA. 

"Jika nanti KPU argumennya dibatalkan di sana (MA), kita enggak ada masalah," pungkas dia.




(AZF)