Delapan Permohonan Gugatan Hasil Pilkada Berpotensi Berlanjut ke MK

Faisal Abdalla    •    Rabu, 11 Jul 2018 07:31 WIB
pilkada serentakSengketa Pilkada
Delapan Permohonan Gugatan Hasil Pilkada Berpotensi Berlanjut ke MK
Ilustrasi MK - ANT/Hafidz Mubarak.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima laporan 31 permohonan sengeketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dari 31 permohonan tersebut, hanya 8 daerah yang mungkin prosesnya akan berlanjut di MK.

"Sampai tadi sore, kita terima ada 31 sengketa yang diajukan. Setelah kita hitung, yang sengketanya masih masuk ambang batas antara 0,5 persen dan 2 persen ada 8 daerah atau 8 sengketa. Selebihnya melampaui batas maksimal yang ditentukan dalam undang-undang," kata Ketua KPU RI, Arief Budiman, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. 

Arief mengacu pada Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur tentang persyaratan ambang batas selisih suara hasil rekapitulasi KPU yang gugatannya bisa diproses di MK. 

Delapan dari 31 permohonan gugatan yang memenuhi persyaratan ambang batas selisih suara itu adalah gugatan Pilakda di Provinsi Maluku Utara, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Delyai, serta Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Lebih lanjut, Arief mengatakan penetapan paslon pemenang pilkada bagi daerah yang tidak ada sengketa di MK akan dilakukan setelah mendapatkan kepastian atau konfirmasi dari MK jika daerah itu memang tidak memiliki sengketa. Pendaftaran permohonan gugatan hasil Pilkada sendiri akan dibuka hingga hari ke tiga pascapengumuman rekapitulasi penghitungan suara. 

"Sementara bagi daerah yang bersengkata, maka penetapan akan dilakukan setelah ada putusan MK," tandas Arief.




(DEN)